Kritik Tunjangan DPR, Diaspora Soroti Ketimpangan Gaji Legislator dan Warga di Berbagai Negara

BOGOR, iNewsBogor.id — Gelombang kritik terhadap besaran gaji dan tunjangan anggota DPR RI kian meluas. Kali ini, suara keras datang dari komunitas diaspora Indonesia di luar negeri yang membandingkan rasio pendapatan legislator dengan gaji rata-rata warga di berbagai negara.

Menurut sejumlah diaspora, gaji dan tunjangan anggota DPR RI dinilai terlalu tinggi jika dibandingkan dengan standar penghasilan masyarakat Indonesia. Mereka menilai kesenjangan ini semakin terasa di tengah situasi ekonomi yang masih penuh tantangan.

Baca Juga

Rakyat Bersuara iNews: Hedonisme Pejabat DPR Disorot, Budiman Sudjatmiko Beri Refleksi Tajam

“Kalau di banyak negara maju, selisih gaji anggota parlemen dengan pendapatan rata-rata rakyatnya tidak terlalu jauh. Di Indonesia, perbedaannya bisa berkali-kali lipat,” ujar Salsa Erwina Hutagalung, perwakilan diaspora Indonesia yang aktif di forum diskusi publik, Minggu (31/8/2025).

Para diaspora juga mengutip data perbandingan internasional. Di negara-negara Skandinavia, misalnya, gaji anggota parlemen hanya sekitar tiga hingga lima kali lipat dari rata-rata gaji nasional. Sementara di Indonesia, selisihnya disebut jauh lebih besar.

Isu ini muncul di tengah sorotan publik terkait tunjangan DPR, mulai dari tunjangan beras hingga tunjangan perumahan dan perjalanan dinas. Sebagian pihak menilai fasilitas tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial.

Baca Juga

Adies Kadir Bongkar Fakta: Nggak Ada Kenaikan Gaji DPR, Cuma Tambahan Perumahan Rp50 Juta!

“Warga biasa masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, sementara legislator menikmati fasilitas berlapis. Inilah yang membuat kritik semakin keras,” lanjut Salsa.

Desakan agar DPR melakukan evaluasi transparan terhadap komponen gaji dan tunjangan kini semakin menguat. Beberapa pakar ekonomi menilai perlu ada pembatasan atau standar rasio yang lebih masuk akal agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tidak terus menurun.

Pihak DPR RI sendiri menyatakan akan meninjau ulang beberapa kebijakan tunjangan sesuai aspirasi masyarakat. Sejumlah pimpinan fraksi bahkan membuka ruang dialog dengan pakar dan perwakilan masyarakat, termasuk komunitas diaspora, untuk mencari solusi berimbang.

Editor : Ifan Jafar Siddik