Sesumbar Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 6-7 persen, Menkeu Sebut Tuntutan 17+8 Kerjaan Orang Kecil

JAKARTA, iNewsBogor.id – Celotehan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan suara sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya masih kurang, menuai polemik.

Menkeu yang baru sehari dilantik ini bahkan sesumbar guna menjawab tuntutan tersebut, dirinya mampu sesuai ekspektasi Presiden Prabowo Subianto menciptakan pertumbuhan ekonomi.

"Saya belum belajar itu (17+8 Tuntutan Rakyat). Tapi begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (8/9/2025).

Tanpa menjelaskan indikatornya, Mantan Ketua LPS ini omon omon salah satu upaya memenuhi tuntutan (17+8 – red) tersebut adalah memacu pertumbuhan ekonomi di angka 6 sampai 7 persen. Sehingga, banyak lapangan kerja yang tercipta dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

"Pertama, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen, itu (tuntutan) akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo," tutur dia.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dirinya mengejar pertumbuhan ekonomi secepat mungkin. Paling tidak, keluar dari zona pertumbuhan ekonomi 5 persen, dan ditargetkan menembus 8 persen.

"Kita akan kejar pertumbuhan yang paling cepat dan seoptimal mungkin. Kalau anda bilang, bisa tidak besok diciptakan, kalau saya bilang bisa, saya menipu kan," kata dia.

Purbaya juga menyoroti fenomena efisiensi anggaran yang terjadi sejak awal 2025. Belanja pemerintah yang tertahan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang kurang agresif hingga pertengahan tahun ini.

Dia menilai pertumbuhan belanja pemerintah pada kuartal I dan II 2025 mengalami kontraksi. Berdasarkan data BPS, belanja atau konsumsi pemerintah pada kuartal I 2025 mengalami penurunan (kontraksi) negatif sebesar -1,38 persen (year-on-year).

Sedangkan pada kuartal II 2025, belanja pemerintah memang mengalami pertumbuhan 21,05 persen dibandingkan kuartal I, namun tetap tumbuh negatif -0,33 persen dibandingkan dengan 2024.

"Kalau saya lihat dua triwulan terakhir, pertumbuhan belanja pemerintah triwulan I dan II itu negatif kan. Itu tidak tahu salahnya dimana, efisiensi atau bukan, tapi yang jelas itu memberikan dampak negatif ke perekonomian karena pertumbuhannya melambat dari sisi itu," ujarnya.

Dia mengatakan, salah satu pekerjaan yang akan dilakukan pasca dilantik menjadi Menteri Keuangan adalah membuat fiskal lebih sehat dan punya daya dorong untuk perekonomian lewat belanja yang optimal dan tidak mengganggu sistem keuangan.

"Kita akan membuat fiskal mempunyai daya dorong yang optimal buat perekonomian. Saya buat fiskal sehat, tapi kalau tidak dibelanjakan juga ekonominya gak jalan, runtuh juga nanti ekonominya," pungkasnya.

Editor : Furqon Munawar