DPRD Kabupaten Bogor Disorot: Tunjangan Perumahan Rp12 Juta Picu Polemik

Menurutnya, praktik ini semakin ironis mengingat demonstrasi nasional baru-baru ini yang menolak kenaikan gaji DPR RI.

Baca Juga

Anggota DPRD Bogor Siti Aisyah Temui Massa Aksi Damai Tolak Penutupan Tambang di Cigudeg

“Rakyat menjerit karena beban fiskal, sementara wakil rakyat justru menikmati fasilitas berlebih. Kondisi ini berpotensi memperlebar jarak antara legislatif dengan masyarakatnya,” tambahnya.

CBA menilai, pengeluaran besar untuk kenyamanan wakil rakyat tidak diimbangi dengan tolok ukur kinerja yang jelas dan transparan. Alih-alih memperkuat belanja publik seperti pendidikan, kesehatan, atau pengentasan kemiskinan, anggaran justru tersedot pada pos-pos tunjangan legislatif.

“Jika pola ini dibiarkan, kesenjangan sosial akan semakin tajam. Rakyat bisa saja kehilangan kepercayaan, melihat wakilnya lebih sibuk mengurus fasilitas pribadi ketimbang memperjuangkan kepentingan publik,” tegas Jajang.

Baca Juga

Wanhay Targetkan Dapil 3 Lebih Maju Lewat Realisasi Pembangunan Jalan, Irigasi dan Puskesmas

Publik kini menunggu transparansi dan langkah evaluasi dari DPRD Kabupaten Bogor maupun pemerintah daerah. Sebab, kepercayaan rakyat hanya bisa dirawat dengan kebijakan yang adil dan keberpihakan nyata kepada masyarakat, bukan sekadar angka-angka dalam lembaran anggaran.

Editor : Ifan Jafar Siddik