Gagal Kepung Istana Bogor Unras Ratusan Mahasiswa Nyaris Bentrok Dengan Aparat

BOGOR - Ratusan massa mahasiswa gabungan BEM Se-Bogor Raya menggelar aksi unjuk rasa di pintu 1 Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (8/4/2022). 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa elemen mahasiswa gabungan BEM Se-Bogor Raya guna menuntut pemerintah Jokowi-Maruf untuk tidak bermain main dengan penderitaan yang tengah dirasakan rakyat saat ini.

Baca Juga

Diamankan, Puluhan Pelajar SMA di Kota Bogor Hendak Pergi Demo ke Jakarta

Aksi diawali dengan long march massa mahasiswa peserta aksi dari Tugu Kujang menuju Istana Kepresidenan Bogor. Namun saat massa aksi mendekati pintu gerbang Istana Kepresidenan Bogor, aparat Kepolisian membarikade jalan menggunakan kawat berduri.

Sempat terjadi gesekan antara massa mahasiswa dengan aparat saat mahasiswa peserta melakukan aksi long march mendekati gerbang Istana Kepresidenan Bogor, Jalan Juanda Kota Bogor yang dibarikade kawat berduri oleh aparat Kepolisian.

Beruntung gesekan tidak berubah menjadi bentrokan setelah kedua kubu massa dan aparat berusaha menenangkan diri dan tidak teroancing provokasi.

Akhirnya aksi unjuk rasa digelar massa mahasiswa lima puluh meter dari gerbang Istana Kepresidenan Bogor. Unjuk Rasa diisi dengan orasi kecaman sekaiigus tuntutan pada pemerintah terkait sejumlah kondisi yang dikeluhkan rakyat saat ini. 

Dari pernyataan sikap yang dirilis  mahasiswa peaerta aksi yang bersatu dalam Gerakan Bpgpr Menggygat Istana menuntut dan menyatakan:

1. Gerakan Bogor Menggugat Istana menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana tiga periode.
2. Menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolakannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana 3 periode.
3. Menuntut dan mendesak segera Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Perdagangan dan segera mengambil langkah preventif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok murah bagi masyarakat Indonesia.
4. Menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU-IKN dengan mempertimbangkan dampak kerusakan ekologis dan kemungkinan konflik agraria lainnya.
5. Menuntut dan mendesak Pemerintah Pusat untuk menurunkan harga BBM non-subsidi dan memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat Indonesia.
6. Mendesak Pemerintah Pusat untuk membatalkan kenaikan PPN dikarenakan kenaikan PPN akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat.

Editor : Hilman Hilmansyah