Proyek Hotel Sayaga Diselidiki Polda Jabar, BEM Umbara dan HMI Bogor Buka Suara

CIBINONG, iNewsBogor.id – Penyelidikan dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Hotel Sayaga di Cibinong, Kabupaten Bogor oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat terus menjadi sorotan berbagai pihak. Kali ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (Umbara) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor turut angkat bicara.

Presiden Mahasiswa BEM Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Muhamad Afif Zaelani, mengatakan pihaknya akan mengawal secara serius polemik dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Hotel Sayaga yang menggunakan penyertaan modal daerah.

Baca Juga

Mahasiswa Bogor Raya Siap Turun ke Jalan Jika Kasus Hotel Sayaga Tak Diusut Tuntas Polda Jabar

Menurutnya, proyek tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang bersumber dari uang rakyat sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Proyek yang dibangun menggunakan penyertaan modal daerah dengan nilai besar tersebut merupakan aset pemda yang bersumber dari uang rakyat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.

BEM Umbara juga mencatat bahwa proses penyelidikan telah dilakukan oleh Polda Jawa Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Langkah ini dinilai menjadi harapan publik agar dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut dapat diungkap secara terang dan objektif.

Baca Juga

Hotel Sayaga: Antara Aset Pemda, Dugaan Penyimpangan, dan Bisnis Perhotelan

Namun demikian, Afif menegaskan bahwa proses penyelidikan harus dilakukan secara tuntas dan terbuka kepada publik.

“Jika ditemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi, maka proses hukum harus berani dibawa hingga ke meja hijau. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada tahap pemeriksaan awal, tetapi harus mampu menjawab keresahan masyarakat terkait penggunaan uang rakyat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal penggunaan aset publik. Jika penanganan kasus ini tidak dilakukan secara serius dan transparan, BEM Umbara menyatakan siap mengambil langkah aksi.

“BEM Umbara siap mengambil sikap dan menyiapkan langkah aksi sebagai bentuk kontrol sosial, demi memastikan bahwa setiap aset publik benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum HMI Cabang Bogor, Adlan Rifai, menegaskan bahwa HMI akan terus mengambil peran sebagai mitra kritis pemerintah daerah dalam mengawal berbagai kebijakan publik termasuk soal proyek Hotel Sayaga.

“Ketika aspirasi yang kami sampaikan direspons dan ditindaklanjuti, HMI Cabang Bogor akan tetap menjadi mitra kritis bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Menurutnya, sikap kritis tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah tetap berjalan sesuai koridor konstitusi dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Editor : Suriya Mohamad Said