DPRD Kabupaten Bogor Selesaikan Konflik Lahan Sukamakmur, Dorong Percepatan Pembangunan Bogor Timur

BOGOR, iNewsBogor.id – Komisi I DPRD Kabupaten Bogor menuntaskan persoalan lahan eks PTPN VIII di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, sebagai langkah strategis mendorong percepatan pembangunan kawasan Bogor Timur. Penyelesaian dilakukan melalui rapat dengar pendapat yang mempertemukan pihak PT Bukit Jonggol Asri (BJA) dengan sejumlah pihak yang mengaku sebagai penggarap lahan.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, M. Irvan Maulana, bertindak sebagai mediator dalam forum tersebut. Ia menegaskan pentingnya kejelasan legalitas dalam setiap klaim penguasaan lahan.

Baca Juga

Marlyn Maisarah dan Heri Gunawan Bangun Ratusan Rumah Layak Huni di Dapil IV Kabupaten Bogor

“Dalam musyawarah tersebut, tidak terdapat satu pun peserta yang dapat menunjukkan identitas sebagai warga Desa Sukaresmi saat diminta secara langsung,” ujar Irvan.

Menurutnya, penyelesaian konflik lahan ini menjadi kunci untuk mempercepat realisasi pembangunan di wilayah timur Kabupaten Bogor yang dinilai memiliki potensi besar dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Pengembangan Bogor Timur berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sepanjang tetap memperhatikan aspek hukum dan keadilan bagi semua pihak,” tambahnya.

Baca Juga

Ketua DPRD Kota Bogor Lepas 438 Jamaah Haji, Titip Doa untuk Kesejahteraan Warga

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Yaudin Sogir, menyampaikan bahwa proses mediasi berlangsung kondusif dan menghasilkan kesepahaman awal antara para pihak.

“Alhamdulillah mediasinya berjalan baik, karena pihak BJA siap memberikan uang kerohiman kepada warga penggarap,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Ia juga menyarankan agar perusahaan memprioritaskan masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan, dengan syarat memiliki identitas resmi seperti KTP.

Baca Juga

Soroti Tantangan Era Digital, Ketua DPRD Kota Bogor Minta Mahasiswa Siapkan Skill Masa Depan

Selain itu, DPRD membuka ruang bagi pihak yang tidak puas untuk menempuh jalur hukum sebagai bagian dari hak warga negara.

Sekretaris Kecamatan Sukamakmur, Suryana, menjelaskan bahwa proses sosialisasi penataan lahan telah dilakukan secara menyeluruh kepada para pemangku kepentingan, termasuk melalui pemerintah desa.

“Para penggarap telah menyerahkan lahan secara sukarela dan menerima kerohiman sebagai bentuk kepedulian,” ungkapnya.

Baca Juga

DPRD Kota Bogor Bentuk 3 Pansus, Soroti LKPJ 2025 hingga Tata Kelola Aset

Perwakilan PT Bukit Jonggol Asri, Budi, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah. Sebagai pemegang sah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), perusahaan telah mengalokasikan lahannya untuk kepentingan pembangunan.

“Ini merupakan sinergi antara kami dan pemerintah dalam membuka peluang pertumbuhan ekonomi, investasi, serta penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan LBH Garda Nusantara dalam forum tersebut, turut menyampaikan adanya klaim investasi pribadi terkait pengelolaan lahan. Namun, belum dijelaskan secara rinci nilai tuntutan yang diajukan.

Baca Juga

HPN 2026 dan HUT PWI ke 80 : Adityawarman Adil Apresiasi Peluncuran Ambulans PWI Kota Bogor

Menariknya, rapat berlangsung tanpa ketegangan. Seluruh pihak terlihat terbuka dan tidak menunjukkan penolakan terhadap rencana pengembangan kawasan Bogor Timur.

Editor : Furqon Munawar