Bupati Bogor Kawal Aspirasi Warga Soal Tambang ke Pemprov Jabar, Jalur Khusus Tambang Disiapkan
BOGOR, iNewsBogor.id – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat terkait aktivitas pertambangan berizin hingga ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di saat bersamaan, Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyiapkan pembangunan jalur khusus tambang sebagai solusi jangka panjang.
Komitmen tersebut disampaikan Rudy saat menemui langsung ribuan warga yang menggelar aksi unjuk rasa di Lapangan Tegar Beriman, Senin (4/5/2026) lalu. Dalam kesempatan itu, ia hadir bersama jajaran pimpinan daerah, termasuk Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan Sekretaris Daerah.
Rudy mengapresiasi warga yang menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan konstruktif. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini terus menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah aktivitas pertambangan di wilayah Bogor Barat.
“Ini menunjukkan masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Kami terus berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat dan menghormati proses evaluasi yang sedang berjalan,” ujar Rudy.
Ia berharap hasil evaluasi tersebut segera diumumkan, khususnya terhadap perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi. Menurutnya, aspek lingkungan harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas pertambangan.
Selain itu, Rudy juga menyoroti masyarakat terdampak yang masih menunggu kepastian realisasi kompensasi bantuan sosial dari pemerintah provinsi.
“Masyarakat terdampak membutuhkan kepastian. Ini menjadi perhatian serius yang juga kami dorong agar segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dalam konteks kewenangan, Rudy menjelaskan pemerintah daerah bekerja sesuai sistem pemerintahan berjenjang. Aspirasi masyarakat yang menjadi ranah provinsi akan terus diperjuangkan melalui jalur resmi.
“Kami bekerja sesuai kewenangan. Apa yang menjadi ranah kabupaten akan kami selesaikan, dan selebihnya kami sampaikan ke pemerintah provinsi,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD saat ini tengah menyiapkan pembangunan jalan khusus tambang. Rencana tersebut disebut sudah memasuki tahap penetapan lokasi dan telah diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Rudy menargetkan proses pembebasan lahan dapat rampung pada 2026 agar pembangunan fisik bisa segera dimulai. “Jalur khusus tambang ini menjadi solusi agar aktivitas angkutan tambang tidak lagi mengganggu masyarakat pengguna jalan umum,” ungkapnya.
Ia juga menilai respons Pemprov Jawa Barat sejauh ini cukup positif, termasuk melalui proses kajian yang melibatkan sejumlah perguruan tinggi.
“Kami optimistis akan ada keputusan dalam waktu dekat, karena proses kajian sudah berjalan dengan melibatkan berbagai pihak,” tambahnya.
Menurut Rudy, sektor pertambangan tetap memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, terutama di tengah tantangan kenaikan biaya logistik dan potensi kelangkaan material konstruksi.
“Pembangunan membutuhkan ketersediaan material. Jika terjadi kelangkaan, tentu ini akan berdampak pada berbagai sektor,” pungkasnya.
Editor: Furqon Munawar