Industri Terjepit Antara Tingginya Pajak Air Tanah dan Minimnya Fasilitas Air Permukaan

BOGOR, iNewsBogor.id – Kebijakan kenaikan pajak air tanah dinilai semakin membebani dunia usaha di Kabupaten Bogor. Di sisi lain, kalangan industri mengaku belum dapat sepenuhnya beralih menggunakan air permukaan yang dikelola Perumda Air Minum Tirta Kahuripan karena keterbatasan infrastruktur, kualitas air, hingga belum meratanya jaringan distribusi.

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, penggunaan air tanah dikenai beban pajak yang tinggi, namun di sisi lain pasokan air dari PDAM belum mampu menjangkau seluruh kawasan industri.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, Rizal Supari Abdul Hayi, mengatakan salah satu penyebab utama industri masih memanfaatkan air tanah adalah belum tersedianya jaringan perpipaan PDAM di sejumlah kawasan industri.

"Wilayah administratif Kabupaten Bogor sangat luas, sementara infrastruktur perpipaan masih terbatas. Akibatnya, distribusi air bersih PDAM belum merata, termasuk ke kawasan-kawasan industri," ujar Rizal.

Menurutnya, kondisi geografis Kabupaten Bogor yang didominasi wilayah berbukit turut menjadi tantangan dalam pengembangan jaringan air bersih. Pembangunan sistem distribusi menuju dataran tinggi membutuhkan investasi teknologi yang besar sekaligus biaya operasional yang tidak sedikit.

"Untuk mengalirkan air ke wilayah yang lebih tinggi diperlukan sistem pompa dengan investasi yang mahal. Hal tersebut kemungkinan menjadi salah satu pertimbangan PDAM dalam memperluas jaringan ke daerah-daerah tertentu," katanya.

Selain persoalan topografi, Rizal menilai masih banyak kawasan industri maupun wilayah pedesaan yang lokasinya cukup jauh dari instalasi pengolahan air sehingga belum dapat dilayani jaringan perpipaan.

Ia juga menyoroti keterbatasan kapasitas produksi air baku PDAM yang sebagian besar bersumber dari sungai dan mata air. Menurutnya, kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri, terutama ketika memasuki musim kemarau atau saat kualitas sungai mengalami penurunan akibat pencemaran.

"Fluktuasi debit air ketika musim kemarau maupun pencemaran sungai menjadi tantangan. Bagi industri, kualitas air sangat menentukan kualitas produk yang dihasilkan," jelasnya.

Rizal menambahkan, keandalan distribusi air juga menjadi perhatian pelaku industri. Gangguan teknis seperti kebocoran pipa utama maupun kerusakan jaringan akibat aktivitas pihak lain dapat menghambat pasokan air bersih ke kawasan industri.

"Kalau terjadi gangguan distribusi, tentu akan berdampak langsung terhadap operasional industri yang mengandalkan pasokan PDAM," tegasnya.

Senada, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, Boboy Ruswanto, mengatakan sektor perhotelan juga belum dapat sepenuhnya meninggalkan penggunaan air tanah meski telah terlayani jaringan PDAM.

Menurutnya, air merupakan kebutuhan vital dalam operasional hotel sehingga pelaku usaha harus memiliki sumber cadangan apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan distribusi.

"Tidak semua lokasi usaha dilayani jaringan PDAM. Kalaupun sudah ada, banyak pelaku usaha tetap menggunakan air tanah sebagai cadangan apabila terjadi gangguan layanan. Sama seperti listrik yang tetap membutuhkan genset sebagai back up," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan, Tedi Kurniawan, mengungkapkan cakupan layanan perusahaan saat ini baru mencapai 12,51 persen secara administratif atau sekitar 31,31 persen populasi di 29 dari total 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Untuk meningkatkan pelayanan, Perumda Tirta Kahuripan tengah mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui skema kerja sama Business to Business (B2B) dengan badan usaha swasta. Nilai investasi yang dibutuhkan diproyeksikan mencapai sekitar Rp3 triliun hingga tahun 2030.

"Kami membuka peluang investasi seluas-luasnya dalam lima tahun ke depan untuk memperluas cakupan layanan PDAM yang saat ini baru menjangkau sekitar 31 persen dari total 5,8 juta penduduk Kabupaten Bogor," kata Tedi.

Di sisi lain, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Nasional Padjadjaran (Genpar), Sambas Alamsyah, menilai pelayanan PDAM Tirta Kahuripan masih perlu ditingkatkan.

Ia menyebut masih banyak masyarakat yang mengeluhkan ketersediaan maupun kualitas air bersih yang diterima pelanggan.

"Masih banyak keluhan mengenai ketersediaan air maupun kualitasnya. Hal ini perlu menjadi perhatian agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan memenuhi standar baku mutu yang berlaku," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, kalangan dunia usaha berharap pemerintah daerah dapat mempercepat pengembangan jaringan air bersih serta memperkuat kapasitas pelayanan PDAM. Langkah itu dinilai penting agar industri memiliki alternatif yang andal untuk mengurangi ketergantungan terhadap air tanah, terutama di tengah meningkatnya beban pajak yang harus ditanggung pelaku usaha.

Editor : Ifan Jafar Siddik