Ketum Asprumnas Ungkap Alasan Kalangan MBR Masih Sulit Akses Rumah Subsidi

JAKARTA, iNewsBogor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyambut positif komitmen Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana/Sehat Nasional (Asprumnas) dalam mempercepat penyediaan hunian rakyat. Sinergi ini diharapkan bisa diperluas demi mengatasi tingginya angka kekurangan (backlog) perumahan nasional.

"Saya senang Asprumnas sudah mendukung program pemerintah khususnya di bidang perumahan rakyat, mungkin nanti size atau jangkauannya akan diperbesar," ujar Maruarar Sirait dalam HUT ke-13 dan Rakernas Asprumnas di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Baca Juga

INGRIA Catat Kenaikan Laba Bersih Hingga 341,3 Persen di Kuartal I-2024

Ketua Umum Asprumnas, M. Syawali Pratna, menegaskan bahwa fokus utama asosiasi saat ini adalah mengawal program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah layak bagi masyarakat luas. Namun, ia memberikan catatan kritis terkait skema pembiayaan saat ini yang dinilai belum maksimal menyerap kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Banyak kalangan MBR yang kesulitan mendapat akses karena dikategorikan tidak layak bank (unbankable).

"Kita perlu lebih atraktif dalam membentuk skema-skema baru karena skema yang ada saat ini belum maksimal. Kalangan MBR ini banyak yang tidak bisa mengakses karena dianggap tidak layak bank. Tidak hanya faktor masalah SLIK, tapi mereka memang tidak punya historic credit sehingga perbankan tidak bisa menerima mereka," jelas Syawali.

Oleh karena itu, Asprumnas mendorong lahirnya alternatif pembiayaan baru di luar mekanisme lembaga keuangan formal. "Artinya, kalau misalnya pemerintah bisa memikirkan ada skema baru yang tidak melibatkan lembaga keuangan, itu akan lebih baik untuk kita bisa mengurai backlog properti ini lebih cepat," tegasnya.

Baca Juga

Backlog Rumah Capai 12.7 Juta Unit, PT Ingria Fokus Bangun Perumahan untuk MBR

Selain pembiayaan, Asprumnas menyoroti hambatan regulasi daerah seperti penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan BPHTB yang belum merata, serta aturan pemanfaatan lahan (SKB Tiga Menteri, LSD, dll). Asosiasi juga berharap ada kenaikan harga rumah subsidi sebesar 7–10% dari ketetapan saat ini untuk menyesuaikan kondisi tiap wilayah.

Menutup keterangannya, Syawali optimis sinergi pengembang dan pemerintah dapat memaksimalkan realisasi rumah subsidi di akhir tahun. "Mudah-mudahan bisa kecapai di angka yang lebih maksimal di akhir Desember nanti, minimal 350 ribu unit lah," pungkas Syawali.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar