Jonathan Simanjuntak, Ifan JS, SM Said 
JAKARTA, iNewsBogor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi pada pekan lalu. KPK menyebut keduanya diperiksa terkait dugaan pemotongan insentif upah pungut di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, selain dua pimpinan daerah tersebut, KPK juga memeriksa sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, Budi tidak merinci identitas para saksi tersebut.
"Pemeriksaan di Polres Bogor ya, saksi bupati, wakil bupati, beberapa ASN di lingkungan Dinas Pendapatan, semuanya didalami berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif yang diberikan kepada pegawai di Dinas Pendapatan Daerah," ujar Budi kepada wartawan, Senin (2/11/2026).
Budi menjelaskan, insentif upah pungut tersebut diberikan kepada unit yang bertugas mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, insentif yang seharusnya diterima secara utuh oleh para pegawai diduga mengalami pemotongan oleh penyelenggara negara di Kabupaten Bogor.
KPK kini mendalami alur dan mekanisme pemotongan tersebut, mulai dari proses pembayaran hingga dasar dilakukannya pemotongan. Penyidik juga menelusuri besaran serta rentang waktu praktik tersebut berlangsung.
"Sehingga praktik-praktik itu kami dalami alur, proses, dan mekanismenya, pembayarannya, kemudian bagaimana mekanisme pemotongan, dasar pemotongan dan sebagainya, termasuk jumlahnya tentu dan timeframe-nya, kapan dilakukan pemotongan itu dan sebagainya," lanjut Budi.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan pemeriksaan Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi tidak dilakukan di Gedung KPK, melainkan di Polres Bogor. Menurutnya, hal tersebut merupakan strategi penyidikan untuk menunjang efektivitas pemeriksaan.
"Ini tentu juga berbasis pada kepentingan efektivitas proses pemeriksaan di tahap penyidikan," tutur Budi.
Dia menambahkan, pemeriksaan di Polres Bogor juga memudahkan penyidik apabila membutuhkan dokumen, data, maupun informasi tambahan dari para saksi.
"Sehingga jika nanti ada kebutuhan dokumen atau kebutuhan data dan informasi, bisa segera dipenuhi oleh penyidik ketika dipenuhi oleh para saksi, ketika ada kebutuhan-kebutuhan tambahan dari penyidik kepada para saksi," tandasnya.
Sebelumnya terkait penyidikan KPK terhadap kasus dugaan korupsi upah pungut Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa dirinya menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan serta berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada lembaga antirasuah dalam menuntaskan perkara tersebut.
"Saya sampaikan dari awal bahwa kita percaya aparat penegak hukum kita melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik. KPK terus melakukan pemeriksaan secara maraton di berbagai hal," ujar Rudy Susmanto kepada awak media di Bogor, Jumat (30/10/2026).
Sebagai pimpinan daerah, Rudy memastikan jajaran Pemkab Bogor bersikap terbuka dan siap kooperatif menyediakan seluruh data serta keterangan yang dibutuhkan oleh tim penyidik KPK. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Bumi Tegar Beriman.
Rudy juga menekankan bahwa semangat pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen pemerintahan agar Kabupaten Bogor dapat berkembang secara sehat, baik dari sisi tata kelola birokrasi maupun pelayanan publik.
"Supaya semangatnya tetap sama, kita ingin memerangi korupsi bersama-sama. Ingin Bogor jauh lebih maju ke depan, Bogor menjadi sebuah Kabupaten Bogor yang betul-betul sehat. Sehat lahir batin, pemerintahnya juga sehat," jelas Rudy.
Bupati juga mengajak masyarakat luas untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada koridor hukum yang berlaku.
"Kita serahkan semuanya pada proses hukum yang berjalan," katanya.
Editor: Suriya Mohamad Said
