Jonathan Simanjuntak, Ifan JS, SM Said 
JAKARTA, iNewsBogor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami alur pemotongan insentif upah pungut di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Penyidik menelusuri mekanisme pemotongan hingga pihak yang bertanggung jawab atas dugaan praktik tersebut.
Pendalaman dilakukan setelah KPK memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi pada pekan lalu. Keduanya dimintai keterangan terkait dugaan pemotongan insentif upah pungut di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tidak hanya menyasar kepala daerah, tetapi juga sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bogor, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.
"Pemeriksaan di Polres Bogor ya, saksi bupati, wakil bupati, beberapa ASN di lingkungan Dinas Pendapatan, semuanya didalami berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif yang diberikan kepada pegawai di Dinas Pendapatan Daerah," ujar Budi kepada wartawan, Senin (2/11/2026).
Budi menjelaskan, insentif upah pungut merupakan pemberian kepada unit kerja yang bertugas mengelola pajak dan retribusi daerah. Namun, KPK menduga insentif yang semestinya diterima secara utuh oleh pegawai tersebut mengalami pemotongan oleh penyelenggara negara di Kabupaten Bogor.
Karena itu, penyidik tidak hanya mendalami besaran insentif yang dipotong, tetapi juga menelusuri bagaimana proses pemotongan dilakukan, siapa saja pihak yang terlibat, serta apa dasar pemotongan tersebut.
"Sehingga praktik-praktik itu kami dalami alur, proses, dan mekanismenya, pembayarannya, kemudian bagaimana mekanisme pemotongan, dasar pemotongan dan sebagainya, termasuk jumlahnya tentu dan timeframe-nya, kapan dilakukan pemotongan itu dan sebagainya," lanjutnya.
Pendalaman tersebut menjadi bagian penting dalam mengungkap konstruksi perkara dugaan korupsi upah pungut di Kabupaten Bogor.
Termasuk menelusuri pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pembayaran maupun pemotongan insentif tersebut.
Meski demikian, KPK belum mengungkap secara terperinci siapa pihak yang diduga memberikan perintah maupun menginisiasi pemotongan insentif tersebut. Penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi serta menelusuri dokumen dan data yang berkaitan dengan perkara.
Budi juga menjelaskan, pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati Bogor dilakukan di Polres Bogor, bukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Menurutnya, pemilihan lokasi pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari strategi penyidikan untuk mendukung efektivitas pemeriksaan.
"Ini tentu juga berbasis pada kepentingan efektivitas proses pemeriksaan di tahap penyidikan," tuturnya.
Selain itu, pemeriksaan di Polres Bogor dinilai memudahkan penyidik apabila membutuhkan dokumen, data, maupun informasi tambahan dari para saksi.
"Sehingga jika nanti ada kebutuhan dokumen atau kebutuhan data dan informasi, bisa segera dipenuhi oleh penyidik ketika dipenuhi oleh para saksi, ketika ada kebutuhan-kebutuhan tambahan dari penyidik kepada para saksi," tandasnya.
Sementara itu terkait penyidikan KPK terhadap kasus dugaan korupsi upah pungut Bupati Bogor Rudy Susmanto kepada awak media di Kabupaten Bogor menegaskan bahwa dirinya menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan serta berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada lembaga antirasuah dalam menuntaskan perkara tersebut.
"Saya sampaikan dari awal bahwa kita percaya aparat penegak hukum kita melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik. KPK terus melakukan pemeriksaan secara maraton di berbagai hal," ujar Rudy Susmanto, Jumat (30/10/2026).
Sebagai pimpinan daerah, Rudy memastikan jajaran Pemkab Bogor bersikap terbuka dan siap kooperatif menyediakan seluruh data serta keterangan yang dibutuhkan oleh tim penyidik KPK. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Bumi Tegar Beriman.
Rudy juga menekankan bahwa semangat pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen pemerintahan agar Kabupaten Bogor dapat berkembang secara sehat, baik dari sisi tata kelola birokrasi maupun pelayanan publik.
"Supaya semangatnya tetap sama, kita ingin memerangi korupsi bersama-sama. Ingin Bogor jauh lebih maju ke depan, Bogor menjadi sebuah Kabupaten Bogor yang betul-betul sehat. Sehat lahir batin, pemerintahnya juga sehat," jelas Rudy.
Bupati juga mengajak masyarakat luas untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada koridor hukum yang berlaku.
"Kita serahkan semuanya pada proses hukum yang berjalan," katanya
Editor: Suriya Mohamad Said
