Hak dan Fasilitas Mantan Wapres setelah Mundur, Apa Saja?

JAKARTA, iNewsBogor.id — Pengunduran diri seorang Wakil Presiden Republik Indonesia di tengah masa jabatannya memunculkan pertanyaan publik mengenai status hak keuangan, administratif, serta fasilitas negara yang melekat setelah yang bersangkutan purnatugas. Berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat—termasuk karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri—tetap berhak memperoleh sejumlah jaminan dan fasilitas dari negara.

Ketentuan mengenai hak dan fasilitas bagi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden tersebut diatur secara rinci dalam sejumlah regulasi, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (khususnya Pasal 8), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 120/PMK.06/2022.

Syarat dan Kriteria Fasilitas Rumah Kediaman

Salah satu fasilitas utama yang diberikan negara kepada mantan Wakil Presiden adalah sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Namun, pemberian fasilitas ini tunduk pada sejumlah syarat dan ketentuan ketat yang telah ditetapkan oleh negara:

• Status Berhenti dengan Hormat: Hak atas rumah kediaman dan fasilitas pensiun hanya diberikan apabila mantan Wakil Presiden dinyatakan berhenti dengan hormat dari jabatannya. Kategori berhenti dengan hormat ini mencakup berakhirnya masa jabatan secara normal, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maupun tidak dapat lagi melakukan kewajibannya karena suatu sebab tertentu.

• Pemberian Satu Kali: Fasilitas pengadaan rumah kediaman dari negara hanya diberikan sebanyak satu kali kepada mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, meskipun yang bersangkutan pernah menjabat lebih dari satu periode.

• Batasan Spesifikasi dan Nilai Tanah: Merujuk pada aturan standar rumah, luas tanah dan luas bangunan yang diberikan masing-masing ditetapkan maksimal seluas 1.500 meter persegi. Apabila lokasi rumah yang dipilih berada di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta, nilai tanahnya wajib disetarakan dengan batas maksimal nilai tanah yang berlaku di wilayah Jakarta.

• Pembiayaan Penuh dari APBN: Seluruh proses pengadaan tanah, biaya pembangunan atau pembelian rumah,beban pajak terkait, hingga biaya pemeliharaan dan perawatan rumah kediaman tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos anggaran Kementerian Sekretariat Negara.

Rincian Tunjangan dan Fasilitas Tambahan

Selain mendapatkan hak atas rumah kediaman, mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat juga memperoleh paket jaminan kesejahteraan dan dukungan operasional lainnya guna menunjang kehidupan pasca-menjabat. Rincian fasilitas tambahan tersebut meliputi:

1. Uang Pensiun Pokok: Mantan Wakil Presiden berhak menerima uang pensiun pokok bulanan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih aktif menjabat.

2. Kendaraan Dinas: Negara menyediakan fasilitas kendaraan dinas milik negara lengkap dengan pengemudinya untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

3. Biaya Rumah Tangga dan Kesehatan: Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya berhak mendapatkan tunjangan-tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaan keperluan rumah tangga (seperti tagihan air, listrik, dan telepon), serta jaminan biaya perawatan kesehatan penuh.

Regulasi ini dirancang negara sebagai bentuk penghargaan dan jaminan martabat bagi para pemimpin nasional yang telah mengemban tugas kenegaraan, sepanjang pengakhiran masa jabatannya ditempuh melalui prosedur konstitusional yang sah dan berstatus berhenti dengan hormat.

Editor: Ifan Jafar Siddik