MPR Gelar Rapat Gabungan Bahas Pengganti Gibran

JAKARTA, iNewsBogor.id — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia bergerak cepat merespons dinamika ketatanegaraan pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Lembaga legislatif ini dijadwalkan menggelar rapat gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa agenda utama rapat gabungan tersebut adalah menindaklanjuti secara resmi surat pengunduran diri Gibran serta merumuskan langkah-langkah konstitusional selanjutnya.

Empat Poin Utama Agenda Rapat Gabungan

Baca Juga

Ketua MPR Tunjukkan Surat Pengunduran Diri Gibran, Ini Isi dan Proses Selanjutnya

Dalam rapat gabungan esok hari, pimpinan MPR dan perwakilan fraksi serta kelompok DPD akan memfokuskan pembahasan pada empat hal krusial untuk memastikan proses suksesi berjalan lancar sesuai koridor hukum:

1. Penentuan Jadwal Sidang Paripurna: Pimpinan dan fraksi-fraksi akan menetapkan tanggal resmi pelaksanaan Sidang Paripurna MPR yang diagendakan khusus untuk memproses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

2. Pengiriman Surat ke Presiden Prabowo: Rapat ini juga akan menyepakati langkah administratif pimpinan MPR untuk segera menyurati Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar dapat mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.

3. 

   Baca Juga

   Gibran Rakabuming Raka Resmi Mundur, Ketua MPR: Jabatan Wakil Presiden Kosong Terhitung Hari Ini

   Pembentukan Tim Verifikasi Berkas: MPR akan membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pemeriksaan serta verifikasi kelengkapan syarat administratif berkas calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh pihak Istana.

4. Pembentukan Tim Ad Hoc: Pembentukan tim ad hoc yang bertanggung jawab penuh dalam merumuskan dan menyiapkan draf ketetapan (tap) MPR terkait mekanisme serta tata tertib proses pengisian jabatan tersebut.

Langkah taktis dan terstruktur yang diambil oleh MPR ini diharapkan mampu menjaga stabilitas serta kepastian hukum pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memenuhi tenggat waktu konstitusional yang diamanatkan undang-undang dalam mengisi kekosongan jabatan wakil kepala negara.

Editor: Ifan Jafar Siddik