Prabowo Kumpulkan Pimpinan Parpol Koalisi di Istana Bogor Sore Ini, Bahas Pengganti Gibran?

JAKARTA, iNewsBogor.id – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar dua agenda penting di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11/2026), yakni penganugerahan tanda kehormatan serta pertemuan dengan pimpinan partai politik koalisi.

Rencana tersebut diungkapkan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, saat menanggapi pertanyaan awak media mengenai agenda pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Baca Juga

Polri Tetapkan 11 Korporasi Tersangka Karhutla, Kapolri: Ada TIga Perusahaan Modal Asing

Muzzammil menjelaskan bahwa agenda pertama Presiden Prabowo di Istana Bogor adalah memberikan tanda kehormatan bintang jasa. Penghargaan ini ditujukan bagi para relawan, tenaga kesehatan, serta korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun bencana alam.

"Penganugerahan bintang jasa kepada relawan dan korban karhutla, bencana dan tenaga kesehatan," ujar Muzzammil saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).

Selain penganugerahan tanda kehormatan, Prabowo juga mengagendakan pertemuan tertutup dengan jajaran pimpinan partai koalisi pada pukul 16.00 WIB di lokasi yang sama. Muzzammil mengonfirmasi kebenaran agenda tersebut dan memastikan kehadirannya.

Pembahasan Calon Pengganti Wakil Presiden

Baca Juga

Hutan Bambu 300 Meter Persegi di Tenjo Bogor Terbakar, Polisi Selidiki Penyebabnya

Pertemuan dengan pimpinan partai koalisi ini berkaitan dengan proses pengisian kursi Wakil Presiden menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Sehari sebelumnya, Kamis (12/11/2026), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Prabowo akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi untuk menentukan dua nama kandidat pengganti.

Yusril menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), presiden memegang kewenangan penuh untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR.

"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril usai mendampingi Prabowo bertemu pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Baca Juga

Cegah Karhutla, Polsek Tenjo Bersama Perhutani dan Satpol PP Gelar Patroli Gabungan

Merujuk pada penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3, pengusulan dua calon wakil presiden merupakan prakarsa presiden, dengan syarat kedua kandidat berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan presiden dan wakil presiden pada pemilu sebelumnya.

Sementara itu, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden wajib mengajukan dua calon untuk dipilih oleh MPR dalam waktu paling lambat 60 hari.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar