Hercules Bela Ahli Waris di Sengketa Lahan Summarecon Bogor, 18 Bukti SHM 1972 Dibawa ke PTUN
BANDUNG, iNewsBogor.id – Rosario de Marshall atau yang lebih dikenal dengan Hercules turun langsung memberikan dukungan kepada ahli waris dalam sengketa kepemilikan lahan yang kini menjadi kawasan perumahan Summarecon Bogor. Dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Rabu (18/11/2026), pihak ahli waris menyerahkan sekitar 18 bukti surat untuk memperkuat klaim kepemilikan tanah.
Kehadiran Hercules bersama rombongan menjadi sorotan dalam persidangan yang membahas sengketa lahan seluas sekitar 65 hektare di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dalam keterangannya kepada awak media seusai persidangan, Hercules melontarkan kritik keras terhadap PT Summarecon dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dia menuding terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penerbitan sertifikat tanah yang kini menjadi objek sengketa.
Hercules secara khusus menyoroti peran BPN yang dinilainya memberikan kemudahan kepada pihak pengembang.
Dia bahkan menyebut Summarecon seolah-olah merasa memiliki keleluasaan dalam penguasaan lahan di sejumlah daerah.
Hercules juga melontarkan tudingan adanya dugaan perampasan tanah melalui rekayasa dokumen serta keterlibatan oknum aparat penegak hukum.
“Sehingga dia ini merajalela, bahwa dia itu tidak menyangka, walaupun itu jelas-jelas tanah itu dirampas dengan merekayasa surat dan mempergunakan aparat-aparat penegak hukum, dan jelas buktinya jelas, tapi dia tidak gubris,” tegasnya.
Di tengah dukungan Hercules kepada ahli waris, tim kuasa hukum juga memperkuat gugatan dengan menyerahkan sekitar 18 bukti surat dalam persidangan Rabu (18/11/2026).
Kuasa hukum ahli waris Niko Mamesah, Martinus Siki, mengatakan bukti-bukti tersebut berkaitan dengan riwayat kepemilikan tanah atas nama ahli waris Ellen CH Kindangen.
Menurut Martinus, dokumen yang diajukan menunjukkan bahwa tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak 1972.
“Kami sudah mengajukan kurang lebih 18 bukti terkait riwayat tanah. Bukti tersebut menunjukkan bahwa ahli waris Niko Mamesah pernah mengajukan proses sertifikat SHM tahun 1972 dan sudah diterbitkan oleh BPN,” kata Martinus seusai persidangan.
Dia menjelaskan, sengketa mencuat setelah terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada 2015. Pihak ahli waris menduga sertifikat tersebut tumpang tindih dengan SHM yang telah terbit lebih dahulu.
Martinus menegaskan, pihaknya meyakini hak kepemilikan ahli waris belum pernah dibatalkan melalui keputusan pejabat berwenang maupun putusan pengadilan.
“Kami masih mengatakan bahwa penerbitan SHGB tahun 2015 ini tumpang tindih di atas SHM tahun 1972. Kami terus memperjuangkan hak-hak ahli waris Ibu Ellen CH Kindangen,” ujarnya.
Objek sengketa tersebut terdiri atas 12 bidang tanah dengan SHM tahun 1972 dan memiliki luas keseluruhan sekitar 65 hektare. Saat ini, kawasan perumahan Summarecon Bogor telah berdiri di atas lahan yang dipersoalkan tersebut.
Dalam perkara ini, ahli waris menggugat BPN Kabupaten Bogor sebagai instansi penerbit sertifikat. Sementara PT Kencana Jaya Perdana Agung atau Summarecon disebut sebagai pihak intervensi.
Selain menyerahkan bukti tambahan, kuasa hukum ahli waris juga meminta BPN Kabupaten Bogor bersikap proaktif dalam proses persidangan.
Martinus menyayangkan ketidakhadiran pihak tergugat pada jadwal sidang yang telah ditentukan. Menurutnya, persidangan semula dijadwalkan pukul 10.00 WIB dan majelis hakim telah memberikan tambahan waktu hingga pukul 11.00 WIB. Namun, pihak tergugat tetap tidak hadir.
Dia berharap BPN dapat menghadiri persidangan berikutnya sekaligus membawa dokumen riwayat tanah atau warkah yang berkaitan dengan penerbitan SHGB 2015 maupun SHM 1972.
“Kami berharap mereka proaktif. Minggu depan datang tepat waktu dan membawa serta membuka warkah tanah di BPN terkait penerbitan SHGB dan SHM tahun 1972,” tuturnya.
Sengketa lahan yang kini menjadi kawasan perumahan Summarecon Bogor tersebut masih bergulir di PTUN Bandung. Klaim kepemilikan ahli waris, dugaan tumpang tindih sertifikat, serta berbagai tudingan yang disampaikan Hercules masih harus diuji melalui proses hukum.
Editor: Suriya Mohamad Said