Kenaikan UMP 2027 Optimis Perkuat Daya Beli dan Keberlanjutan Usaha
Badiul juga mengemukakan pentingnya pendekatan yang berbeda antardaerah. Wilayah dengan kesenjangan besar antara upah minimum dan KHL membutuhkan perhatian tersendiri dibandingkan daerah yang tingkat upahnya telah mendekati kebutuhan hidup layak.
“Sementara daerah dengan upah mendekati KHL mempertimbangkan produktivitas dan kemampuan dunia usaha,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pemerataan kesejahteraan tidak selalu berarti menerapkan persentase kenaikan yang sama di seluruh wilayah.
“Pemerintah perlu memastikan formula transparan, berbasis data, melibatkan pekerja dan pengusaha, serta meningkatkan daya beli secara berkelanjutan,” imbuh Badiul.
Sejalan dengan pentingnya keseimbangan tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur hak dan kewajiban seluruh pihak dalam hubungan industrial.
Editor: Vitrianda Hilba Siregar