BOGOR, iNews.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka hadir sebagai pemateri dalam acara Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (PKH), Peningkatan Kapasitas Pilar - Pilar Sosial dan Penyerahan Bantuan Sosial, dengan didampingi oleh PLT Dirjen Linjamsos Robben Rico di Hotel Permata Bogor, Sabtu (20/8/2022).
Turut Hadir dalam acara tersebut Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Linjamsos Enok Komariah, Kepala Sentra Terpadu Intan Suweno M.O Royani, dan Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Fahrudin.
Kegiatan ini juga diikuti oleh peserta dari SDM PKH, Relawan Tagana dan TKSK. Dalam acara tersebut Kemensos menyerahkan bantuan berupa 1.000 paket sembako senilai 160 juta rupiah yang diserahkan secara simbolik kepada 5 KPM PKH, bantuan Atensi sejumlah 5 kursi roda senilai Rp. 14.130.000 untuk 5 KPM, dan Bufferstock Logistik Penanggulangan Bencana senilai Rp. 160.442.680 yang diserahkan secara simbolik kepada Kepala Dinas Sosial Kota Bogor.
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran strategis sebagai ujung tombak bagi Kementerian Sosial (Kemensos) di tengah masyarakat. Demikian hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka.
"Pilar sosial yang hari ini kerjanya menjadi ujung tombak di lapangan bagi Kemensos itu perannya juga menjadi sangat penting," katanya dalam acara bimbingan teknis SDM PKH, peningkatan kapasitas pilar-pilar sosial dan penyerahan bantuan sosial di Kota Bogor.
Diah mengungkapkan, informasi dari Kemensos, bahwa Pendamping PKH yang secara nasional berjumlah 38 ribu orang telah didaftarkan menjadi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dirinya tentu sangat mendukung upaya dari Kemensos tersebut.
Foto : iNewsBogor.id/ist.
"Kemarin kebetulan saya dari Fraksi PDI Perjuangan rapat, kita harus menyuarakan ini di seluruh daerah di Indonesia, kita mendukung penuh ibu Mensos untuk menempatkan (Pendamping PKH), dan ini juga menjadi salah satu program dari Menpan-RB untuk memperkuat sumber daya manusia di kementerian-kementerian," imbuhnya.
Diah mengakui hal tersebut membutuhkan waktu. Namun dirinya bersama yang lain akan memperjuangkan, mengingat Pendamping PKH menjadi ujung tombak dinamika sosial dan perannya sangat penting bagi kestabilan sosial.
"Karena tidak hanya bansos, PKH, saya dengar juga kalau ada irisan dengan ODGJ ikut sibuk juga, atau ada program-program daerah Kota Bogor yang dari sumber anggaran daerah itu koordinasinya semua melalui Pendamping PKH. Nah ini perannya menjadi sangat penting," tutup Diah.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
