"Dengan kekuatan yang sedemikian dahsyatnya, tidak mengherankan bila buruh menjadi rebutan partai politik khususnya saat pemilu. Namun, mau sampai kapan buruh dimanfaatkan? Mau sampai kapan buruh menumpang pada partai yang sesungguhnya tidak berpihak pada buruh? Sudah waktunya buruh menjadi penyeimbang tata kelola pemerintahan dengan terjun langsung ke politik melalui partainya sendiri yaitu Partai Buruh," imbuh R Haidar Alwi, Selasa (28/12/2021).
Sebelum Partai Buruh hadir, partai sejenisnya sudah muncul seperti Partai Pekerja Indonesia (PPI), Partai Buruh Nasional (PBN), Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI), Partai Solidaritas Pekerja (PSP), dan Partai Rakyat Demokratik (PRD).
"Akan tetapi mereka tidak mendapatkan suara signifikan dalam pemilu 1999. Kegagalan ini pun berlanjut pada pemilu 2004 dan 2009. Sedangkan pada pemilu 2014 dan 2019 tanpa Partai Buruh, suaranya malah terpecah karena mendukung calon presiden tertentu," ujarnya.
Oleh karena itu, pengalaman membangun partai dan mengikuti pemilu sudah sepatutnya dijadikan pelajaran berharga bagi gerakan buruh.
Kegagalan yang pernah terjadi perlu dievaluasi untuk mempersiapkan gerakan yang lebih matang. Alih-alih membunuh semangat gerakan buruh dalam berpolitik, justru semangat tersebut diperlukan untuk mendorong agar imajinasi kekuatan buruh dapat hidup kembali.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
