JAKARTA, iNewsBogor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara soal tudingan anggota DPR RI yang menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati cawe-cawe urusan perbaikan jalan rusak.
Diketahui, anggota DPR menuding cawe-cawe Sri Mulyani membuat anggaran perbaikan jalan rusak yang dimandatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tak kunjung cair.
Menanggapi hal itu, Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menegaskan cawe-cawe Sri Mulyani justru membuat agenda perbaikan jalan rusak dianggarkan dalam APBN 2023.
“Justru Bu Sri Mulyani perlu cawe-cawe karena anggaran perbaikan jalan rusak awalnya belum ada di APBN 2023. Menkeu cawe-cawe, maka dianggarkan dan dipastikan pelaksanaannya proper sesuai aturan,” ujar Prastowo dikutip dari akun Twitter pribadinya, @prastow, Kamis (6/7/2023).
Menurut Prastowo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan anggaran untuk perbaikan jalan rusak sebesar Rp14,6 triliun.
Dari total yang diajukan itu sebesar Rp7,5 triliun dipastikan telah disetujui untuk dianggarkan.
“Saat ini Kemen PUPR sedang berproses kelengkapan dokumen pendukung. Kemenkeu terus berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mendukung percepatan,” ungkapnya.
Sebelumnya Komisi V DPR RI menuding Menkeu Sri Mulyani cawe-cawe soal anggaran jalan rusak.
Cawe-cawe Bendahara Negara disebut membuat pencairan dana untuk perbaikan jalan rusak yang dimandatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 menjadi tersendat.
Hal itu dibahas dalam rapat dengan pendapat (RDP) antara Komisi V DPR RI dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7) lalu.
“Inpres ini ramai karena cawe-cawe Sri Mulyani. Gini kalau urus hal teknis. Harusnya kalau uangnya sudah ada, ya serahkan saja ke PUPR. Beginilah kalau cawe-cawe,” ujar Anggota Komisi V DPR fraksi Demokrat, Irwan.
Ketua Komisi V DPR Lasarus juga sempat menyinggung cawe-cawe Sri Mulyani.
Ia meminta agar urusan anggaran perbaikan jalan rusak yang tak kunjung cair dibawa ke Badang Anggaran (Banggar) DPR.
“Titip di Badan Anggara, disampaikan supaya Kemenkeu memperhatikan ini. Dipertegas juga scenario pemerintah terkait jalan daerah ini apa,” ujar Lasarus.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa Kemenkeu memiliki peran vital dalam menggarap perbaikan jalan rusak ini. Ia sempat berseloroh, apa harus Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek jalan rusak dulu baru duitnya dikucurkan?
“Atau tunggu Presiden (Jokowi) keliling? Siapa yang kuat undang presiden, itu daerah yang dapat banyak. Berkelahi lah kita undang presiden, apa begitu kita urus negara?” ujar Lasarus.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
