Langkah Pemerintah
Melihat program yang dijalankan oleh yayasan Al-Magfirah, ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyampaikan bahwa untuk melakukan perlindungan kepada angkatan kerja, negara perlu hadir. Sebab, berdasarkan data yang ia pegang dari sekitar 400 ribuan orang angkatan kerja di Kota Bogor baru sekitar 150 ribu orang saja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Sedangkan di satu sisi, negara telah menginstruksikan melalui Inpres nomor 2 tahun 2021 untuk memberikan optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga, Atang mengaku akan mencarikan skema pembiayaan untuk para peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD.
“Keinginan kami, agar mereka tercover (BPJS Ketanagakerjaan, red) kita akan coba carikan regulasinya sebagai bahan landassn untuk bisa membantu mereka (angkatan kerja) untuk kemudian agar para pekerja sektor informal ini dan para pekerja sosial, yang mana mereka sudah banyak melakukan hal-hal terbaik bagi masyarkaat juga bisa terlindungi dirinya,” tegas Atang.
Atang mengungkapkan bahwa untuk pembiayaan BPJS Kesehatan PBI melalui APBD bisa dilakukan dan Pemkot Bogor sudah menganggarkan Rp60 miliar untuk tahun 2022. Mata anggaran yang mengalami kenaikan ini diharapkan bisa diterapkan juga untuk para peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan APBD.
“Dan saya kira skema jaminan perlindungan baik melalui BPJS Kesehatan maupun melalui BPJS Ketenagakerjaan ini perlu dipikirkan oleh pemerintah daerah. Termasuk kami di DPRD untuk menyisir masyarkaat yang tidak mampu, ataupun pekerja informal dan pekerja sosisl yang salama ini penghasilannya tidak terlalu besar. Tapi mereka bisa ditangani jaminan hari tuanya,” pungkasnya.
Editor : Hilman Hilmansyah
Artikel Terkait
