JAKARTA, iNewsBogor.id — Pengunduran diri seorang Wakil Presiden Republik Indonesia di tengah masa jabatannya memunculkan pertanyaan publik mengenai status hak keuangan, administratif, serta fasilitas negara yang melekat setelah yang bersangkutan purnatugas. Berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat—termasuk karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri—tetap berhak memperoleh sejumlah jaminan dan fasilitas dari negara.
Ketentuan mengenai hak dan fasilitas bagi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden tersebut diatur secara rinci dalam sejumlah regulasi, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (khususnya Pasal 8), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 120/PMK.06/2022.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
