Syarat dan Kriteria Fasilitas Rumah Kediaman
Salah satu fasilitas utama yang diberikan negara kepada mantan Wakil Presiden adalah sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Namun, pemberian fasilitas ini tunduk pada sejumlah syarat dan ketentuan ketat yang telah ditetapkan oleh negara:
Status Berhenti dengan Hormat: Hak atas rumah kediaman dan fasilitas pensiun hanya diberikan apabila mantan Wakil Presiden dinyatakan berhenti dengan hormat dari jabatannya. Kategori berhenti dengan hormat ini mencakup berakhirnya masa jabatan secara normal, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maupun tidak dapat lagi melakukan kewajibannya karena suatu sebab tertentu.
Pemberian Satu Kali: Fasilitas pengadaan rumah kediaman dari negara hanya diberikan sebanyak satu kali kepada mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, meskipun yang bersangkutan pernah menjabat lebih dari satu periode.
Batasan Spesifikasi dan Nilai Tanah: Merujuk pada aturan standar rumah, luas tanah dan luas bangunan yang diberikan masing-masing ditetapkan maksimal seluas 1.500 meter persegi. Apabila lokasi rumah yang dipilih berada di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta, nilai tanahnya wajib disetarakan dengan batas maksimal nilai tanah yang berlaku di wilayah Jakarta.
Pembiayaan Penuh dari APBN: Seluruh proses pengadaan tanah, biaya pembangunan atau pembelian rumah,beban pajak terkait, hingga biaya pemeliharaan dan perawatan rumah kediaman tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos anggaran Kementerian Sekretariat Negara.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
