JAKARTA, iNewsBogor.id - Bantahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pernyataan Pengamat Ekonomi Faisal Basri yang mengatakan hilirisasi nikel hanya menguntungkan China dinilai blunder yang menunjukan Presiden tidak mendapat info yang valid.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Ia menyebut harusnya dalam menanggapi pernyataan itu, Jokowi bicara berdasarkan data. Pasalnya, data mengenai devisa dan pendapatan negara dari hilirisasi nikel ini tersedia pada kementerian terkait.
"Harusnya menteri terkait membekali data-data yang akurat kepada Presiden Jokowi. Sehingga apa yang disampaikan Presiden tepat dan akurat. Apalagi terkait jawaban Presiden terhadap kritik dari seorang ekonom senior. Inikan kritikan ilmiah dari ekonom yang sarat data. Jadi jawabannya harus matang. Menurut saya, Presiden blunder," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin (14/8/2023).
Mulyanto menilai Jokowi tidak dapat membedakan antara pendapatan devisa dari ekspor nikel yang sebesar Rp. 510 triliun dengan penerimaan negara dari komoditas nikel.
"Ini kan dua hal yang berbeda. Devisa masuk kepada investor, sementara penerimaan negara masuk dari pajak baik pph badan, ppn maupun bea ekspor, dll," katanya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menilai data yang disampaikan Faisal Basri lebih masuk akal. Sebab industri smelter menikmati tax holiday dan bebas bea ekspor. Sehingga kecil nilai penerimaan negara dari pajak sektor ini.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
