JAKARTA, iNewsBogor.id - Konflik yang tengah melanda Kabupaten Pohuwato, terutama terkait masalah tambang, memerlukan pendekatan serius dan kerjasama dari semua pihak. Terbakarnya kantor Bupati dan kerusakan kantor DPRD di kabupaten ini adalah indikasi bahwa situasi tersebut membutuhkan penyelesaian cepat.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sulawesi, Aldy Ibura, menggarisbawahi perlunya penanganan yang mendalam dan hati-hati terhadap konflik di Pohuwato. Ibura menekankan bahwa semua pihak harus terlibat aktif dan bekerja bersama untuk menemukan solusi terbaik bagi Kabupaten Pohuwato, yang sering disebut sebagai "bumi panua."
“Dampak yang dirasakan bukan hanya oleh para penambang, tetapi juga oleh seluruh masyarakat Pohuwato dan wilayah sekitarnya. Gangguan terhadap aktivitas tambang tidak hanya merugikan ekonomi tetapi juga menghambat jalannya pemerintahan daerah,” kata Aldy dalam keterangan tertulis, Jumat (6/10/2023).
Aldy juga mencermati nasib lebih dari tiga puluh orang (32 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka) yang merupakan pendukung aspirasi masyarakat penambang dan saat ini masih ditahan oleh pihak kepolisian.
Ia mempertanyakan kondisi sejumlah warga yang ditahan, terutama mereka yang mengalami cedera dan dirawat di RSUD Bumi Panua, serta menegaskan perlunya akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, termasuk kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
Aldy mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi yang adil bagi para penambang yang ingin menerima kompensasi sesuai kesepakatan dengan perusahaan. “Pertanyaan pun muncul mengenai nasib penambang yang masih ingin melanjutkan aktivitas tambang, dan perlunya mencari solusi yang tepat,” katanya.
Menanggapi berbagai pemberitaan yang muncul, Aldy menyoroti pentingnya tidak mengalihkan perhatian dengan menyudutkan individu-individu tertentu dalam konteks politik menjelang pemilu. Ia menekankan bahwa fokus harus tetap pada penyelesaian masalah inti yang berkaitan dengan konflik tambang di Pohuwato.
Aldy mengatakan pihaknya akan meminta perwakilan Rakyat Gorontalo, termasuk wakil-wakil dari DPR-RI seperti Kak Elnino Mohi, Kak Rachmat Gobel, dan Ibu Idah Syahidah, untuk bersuara dan memperjuangkan masalah ini di Senayan. Ia juga berharap agar perwakilan DPD-RI, seperti Rahmijati Jahja, Dewi Sartika Hemeto, Fadel Muhammad, dan Abdurrahman Bahmid, tidak tinggal diam dan turut membantu penyelesaian cepat masalah ini.
“Seiring dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato, Bupati, Ketua DPRD, dan Pemerintah Provinsi, yang datang ke gedung Senayan, saya berharap agar upaya ini diterima positif oleh senator-senator dari Gorontalo di Gedung DPD-DPR-MPR-RI,” ujarnya.
Dalam situasi ini, masyarakat di Kabupaten Pohuwato membutuhkan suara dan tindakan dari perwakilan mereka. Aldy menegaskan bahwa kekerasan bukanlah jalan keluar, dan solusi sejati harus ditemukan dengan dialog dan kesepahaman bersama.
“Mengandalkan kekuatan fisik semata hanya akan merugikan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri,” pungkasnya.
Editor : Lusius Genik NVL
Artikel Terkait
