Meski begitu, Asmawa menyebut penyediaan transportasi massal hingga ke Kawasan Wisata Puncak ini juga tetap memerlukan dukungan pemerintah pusat meski menggunakan APBD Perubahan tahun anggaran 2024.
"Kendala terkait transportasi massal di Kabupaten Bogor kan pertama kebijakan kemudian dukungan. Kalau dukungan dari pemerintah pusat kan saya pikir sekarang kita bisa saksikan. Namun kebijakannya yang juga harus dirumuskan. Mari sama-sama laksanakan," papar Asmawa yang juga merupakan Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Selain menyiapkan infrastruktur, menurut dia, hal penting lainnya yaitu mengedukasi masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal yang disediakan pemerintah.
Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu dan Plt Kepala BPTJ, Suharto beserta jajaran pejabat usai penandatanganan MoU BTS. (Foto : Istimewa)
Sebelumnya diberitakan, Badan BPTJ akan mengoperasikan angkutan umum bus Buy The Service (BTS) rute Cibinong-Ciparigi pada Februari mendatang.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
