JAKARTA, iNewsBogor.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti pentingnya perhatian terhadap temuan kasus luar biasa (KLB) polio di beberapa daerah. Menurutnya, ini adalah tantangan baru bagi sistem kesehatan Indonesia.
“Meskipun Indonesia telah mendapatkan sertifikat bebas polio sejak 2014, kita harus tetap waspada. Salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah penurunan cakupan imunisasi balita,” ungkap Netty, Jumat (19/1/2024).
Ia menambahkan, berdasarkan data Kemenkes, terjadi penurunan cakupan vaksin polio, baik OPV maupun IPV dalam 2 tahun terakhir.
Pada 2020, cakupan vaksinasi OPV mencapai 86,8 persen, namun menurun menjadi 80,2 persen pada tahun 2021. Bahkan, beberapa daerah memiliki cakupan vaksinasi kurang dari 50 persen sejak tahun 2020.
Netty menjelaskan, pandemi Covid-19 telah mengganggu kegiatan imunisasi untuk anak dan balita, termasuk kegiatan Posyandu.
"Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah penurunan cakupan imunisasi," kata Netty.
Sebagai langkah preventif, Netty mendukung Kemenkes RI yang menyelenggarakan Sub Pekan Imunisasi Nasional Polio (Sub PIN Polio).
"Sosialisasi kegiatan PIN Polio penting untuk efektivitas program dan pencegahan kasus polio di masa depan," imbuhnya.
Netty, yang juga politisi DPR RI dari dapil Cirebon-Indramayu, mendesak pemerintah untuk menerapkan vaksinasi polio sesuai dengan pedoman WHO.
"Cakupan vaksinasi polio harus di atas 95 persen sesuai pedoman WHO," tegasnya.
Ia juga menyerukan pencegahan disinformasi tentang vaksinasi polio dan menggandeng berbagai pihak.
"Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa vaksinasi adalah upaya pencegahan penyakit yang telah teruji secara klinis dan ilmiah. Jangan sampai masyarakat menolak vaksinasi akibat disinformasi," pungkasnya.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
