“Harus diantisipasi dengan segala opsi dan kemungkinan. Penyelenggara tidak boleh membiarkan pemilu kurang legitimate dan tidak dipercayai publik, apalagi sampai menciptakan kerawanan penyelenggaraan pemilu,” tutur Azhari.
Azhari pun mengusulkan pemerintah untuk memaksimalkan skema pelibatan pemantau independen. Menurut Azhari, dengan skema tersebut, setidaknya pemerintah berupaya untuk mendorong partisipasi publik sehingga mempengaruhi penguatan legitimasi pemilu.
"Beberapa pihak yang sudah memberikan kontribusi kritisnya melalui pemantauan independen ini perlu diberikan ruang untuk tidak hanya sekedar menilai, tetapi ikut mengawasi setiap potensi kecurangan pemilu dalam setiap tahapan. Ya artinya semakin banyak pemantau independen, maka itu berarti penyelenggaraan pemilu semakin terbuka untuk pengawasan publik. Masyarakat pun akhirnya percaya bahwa pemilu berlangsung dengan jurdil dan negara memang tidak sedang bermain-main dalam penyelenggaraan pemilu," ujarnya.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
