Ia juga menyoroti paradoks pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia. Di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19, masyarakat masih berjuang mendapatkan bantuan sosial, sementara beberapa figur publik menunjukkan gaya hidup mewah yang diduga berasal dari dana korupsi.
"Ini sungguh sangat mengusik rasa keadilan kita," tegasnya.
Mulyanto mengidentifikasi kasus ini sebagai bagian dari jaringan mafia tambang besar yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. "Bayangkan berapa banyak kekayaan ibu pertiwi yang dihisap para koruptor kakap ini," katanya.
Ia juga mengkritik kelemahan pemerintah dalam menangani masalah ini. "Satgas Tambang Ilegal yang ditunggu-tunggu hingga kini belum terbentuk. Penyebabnya, mafia tambang ini terlalu kuat, apalagi masa pemerintahan saat ini yang singkat," paparnya.
Mulyanto menekankan perlunya perubahan dalam sistem ekonomi sumber daya tambang yang saat ini hanya menguntungkan segelintir orang kaya dan berkuasa.
"Pemerintah yang akan datang harus menjadikan masalah ini sebagai prioritas utama dalam 100 hari kerja pertama mereka," pungkasnya.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
