Senada dengan itu, Ketua Umum KAMMI Bogor, Hizbi Shalahuddin, menyatakan bahwa pihaknya menolak keras pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan demi program yang masih belum jelas dampaknya.
"Kami, KAMMI Bogor, menolak keras pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan demi program yang masih belum jelas dampaknya. Jika pemerintah serius dengan MBG, maka harus ada transparansi anggaran, evaluasi menyeluruh, serta jaminan keberlanjutan program, " ungkap Hizbi.
Dalam penyampaian orasinya Hizbi juga mendesak agar Inpres No. 1 Tahun 2025 dikaji ulang."Kami juga mendesak agar Inpres No. 1 Tahun 2025 dikaji ulang karena justru mengorbankan sektor-sektor vital bagi rakyat!" pungkasnya.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
