Kajian juga telah menghitung biaya operasional sarana prasarana, potensi pendapatan utama dan pendapatan tambahan serta kelayakan ekonomi, keuangan maupun nilai value for money. Hasilnya, opsi melibatkan investasi swasta untuk pembangunan kereta AGT dan kereta gantung di Puncak melalui kerja sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) paling memungkinkan apabila disertai dukungan pemerintah yang diperkuat.
Dukungan pemerintah yang diperkuat misalnya menyangkut pembebasan tanah, penyediaan tambahan prasarana pendukung, subsidi tarif hingga jaminan terhadap risiko terminasi perjanjian.
"Kajian awal ini sudah kami sosialisasikan pekan kemarin kepada segenap stakeholder kelembagaan, pemerintah pusat maupun daerah berkaitan penanganan permasalahan Puncak," katanya.
Menurutnya, kelanjutan opsi pembangunan transportasi massal berbasis rel di Kawasan Puncak masih perlu proses pendalaman baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Aspek yang perlu perhatian mendalam selain besarnya kebutuhan pembiayaan juga penanganan permasalahan dampak sosial dan koordinasi antar kelembagaan.
"Saya kira pembangunan transportasi massal berbasis rel hanya salah satu jenis pendekatan yang mungkin dilakukan. Untuk mengatasi masalah kemacetan Puncak tetap perlu dikembangkan berbagai pendekatan lain," pungkas Jumardi.
Editor : Hilman Hilmansyah
Artikel Terkait
