Ada beberapa permasalahan pertanahan yang disampaikan, diantaranya mengenai HGB, tanah sewa, RDTR, dan sebagainya.
Komisi II DPR RI pun akan turut serta membantu mendorong percepatan permasalahan pertanahan jika ada yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
"Karena tata kelola agraria bukan hanya soal bagaimana negara mengelola tanah, tapi juga bagaimana negara mampu mendistribusikan surplus ekonomi atas sumber daya alam dan menjamin kesejahteraan warganya, " ujarnya.
Sehingga, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mewujudkan pengelolaan agraria yang efisien adil dan berkelanjutan.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
