BOGOR, iNewsBogor.id – Rincian penghasilan dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor yang beredar di media sosial memunculkan polemik baru. Sorotan publik tertuju pada tunjangan perumahan yang mencapai Rp12 juta per bulan, angka yang dianggap jauh melampaui standar kehidupan mayoritas masyarakat Bogor.
Dalam dokumen yang tersebar, disebutkan anggota DPRD menerima gaji pokok Rp2,1 juta, uang representasi Rp1,57 juta, tunjangan jabatan Rp2,28 juta, hingga tunjangan komunikasi intensif Rp10,5 juta. Namun, komponen paling menyita perhatian publik adalah tunjangan transportasi dan perumahan, masing-masing senilai Rp12 juta.
Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menyebut tunjangan fantastis tersebut menimbulkan tanda tanya besar soal keadilan.
“Besaran tunjangan ini sangat kontras dengan kondisi masyarakat Kabupaten Bogor yang rata-rata masih berjuang dengan pendapatan di bawah Rp5 juta per bulan,” ujar Jajang.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
