“Jika ditemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi, maka proses hukum harus berani dibawa hingga ke meja hijau. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada tahap pemeriksaan awal, tetapi harus mampu menjawab keresahan masyarakat terkait penggunaan uang rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal penggunaan aset publik. Jika penanganan kasus ini tidak dilakukan secara serius dan transparan, BEM Umbara menyatakan siap mengambil langkah aksi.
“BEM Umbara siap mengambil sikap dan menyiapkan langkah aksi sebagai bentuk kontrol sosial, demi memastikan bahwa setiap aset publik benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum HMI Cabang Bogor, Adlan Rifai, menegaskan bahwa HMI akan terus mengambil peran sebagai mitra kritis pemerintah daerah dalam mengawal berbagai kebijakan publik termasuk soal proyek Hotel Sayaga.
“Ketika aspirasi yang kami sampaikan direspons dan ditindaklanjuti, HMI Cabang Bogor akan tetap menjadi mitra kritis bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Menurutnya, sikap kritis tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah tetap berjalan sesuai koridor konstitusi dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
