BOGOR, iNewsBogor.id – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas terus memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan aksi pembangunan rendah karbon di daerah melalui optimalisasi Aplikasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (AKSARA). Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendukung target Net Zero Emission sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Penguatan implementasi aplikasi tersebut dibahas dalam Lokakarya Nasional Tahun 2026: Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dalam rangka Mencapai Ekonomi Hijau melalui Aplikasi AKSARA yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/6). Kegiatan berlangsung selama tiga hari hingga 2 Juli 2026 dan diikuti ratusan peserta dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Lingkungan Hidup dari 38 provinsi, baik secara langsung maupun daring.
Optimalisasi AKSARA merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang menempatkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dan Indeks Ekonomi Hijau sebagai indikator utama pembangunan nasional.
Melalui platform digital tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi aksi penurunan emisi secara lebih terukur, terintegrasi, dan akuntabel. Sistem ini juga terhubung dengan fitur Climate Budget Tagging melalui platform CONNECT yang dikembangkan bersama Kementerian Keuangan untuk memperkuat tata kelola pembiayaan iklim di daerah.
Pelaksanaan program ini mendapat dukungan Pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dalam Program ClimB yang didanai International Climate Initiative (IKI). Kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan komitmen penurunan emisi menjadi implementasi nyata.
Commission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia, GIZ Indonesia & ASEAN, Karin Cristina Allgoewer, mengatakan pihaknya mendukung penguatan kapasitas kelembagaan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
"Kemitraan GIZ mendukung penuh penguatan kapasitas kelembagaan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Aplikasi AKSARA memiliki peran strategis dalam mengubah catatan administratif aksi penurunan emisi menjadi basis data yang valid untuk memperkuat daya saing ekonomi dan ketahanan terhadap iklim. Penguatan kapasitas daerah ini krusial demi mewujudkan pembiayaan hijau yang tepat sasaran," ujar Karin.
Ia menjelaskan, AKSARA dikembangkan melalui dukungan teknis dan pendanaan Pemerintah Jerman sebagai bagian dari kemitraan strategis Indonesia dan Jerman dalam mempercepat transisi energi hijau serta pembangunan ekonomi rendah karbon.
Menurut Karin, dukungan tersebut mencakup penyusunan metodologi penghitungan emisi gas rumah kaca yang mengacu pada standar internasional, integrasi sistem pemantauan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, hingga penguatan sistem pelaporan yang selaras dengan komitmen Paris Agreement dan Enhanced Transparency Framework.
"Dengan fondasi tersebut, AKSARA diharapkan menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam memperkuat perencanaan, pemantauan, dan pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim secara lebih terukur, terintegrasi, dan akuntabel," tambahnya.
Selama lokakarya berlangsung, peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, hingga pengelolaan limbah, mendapatkan pelatihan langsung mengenai penginputan data emisi serta simulasi perhitungan Indeks Ekonomi Hijau.
Kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat sinkronisasi data antarinstansi sekaligus mempercepat integrasi pelaporan dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI).
Bappenas menilai kualitas data yang disampaikan pemerintah daerah akan menjadi faktor penting dalam mendukung penyusunan kebijakan fiskal hijau, investasi berkelanjutan, serta pencapaian target pembangunan rendah karbon di Indonesia. Melalui implementasi AKSARA dan integrasi dengan CONNECT, pemerintah berupaya membangun sistem data emisi dan pembiayaan iklim yang lebih transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai fondasi menuju ekonomi hijau nasional.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
