BOGOR, iNewsBogor.id – Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia memasuki fase baru yang lebih kolaboratif. Sejalan dengan penetapan pengentasan kemiskinan sebagai agenda prioritas nasional tahun 2026, berbagai elemen mulai memperkuat sinergi melalui Multi-Stakeholder Forum (MSF) Pengentasan Kemiskinan untuk menghadirkan solusi nyata hingga ke tingkat desa.
Forum yang diinisiasi oleh Forum Zakat (FOZ), Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) tersebut dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor. Melalui MSF, pemerintah, lembaga filantropi, dunia usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat bergerak bersama dalam mengatasi persoalan kemiskinan secara lebih terintegrasi.
Langkah konkret menuju implementasi program ditandai dengan penyelenggaraan Workshop Transisi Menuju Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan pada Jumat (3/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi kelanjutan dari serangkaian proses yang telah berlangsung sejak awal tahun, mulai dari diskusi sektoral, Focus Group Discussion (FGD), asesmen lapangan, hingga rembuk desa.
Sekretaris Umum FOZ, Udhi Tri Kurniawan, mengatakan tantangan utama saat ini bukan lagi menyusun konsep, melainkan memastikan berbagai rencana dapat diwujudkan menjadi aksi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"MSF menggagas skema yang sebenarnya tidak mudah, tapi kita harus lakukan dan implementasikan. Dengan kondisi yang sekarang, maka permasalahan kemiskinan bukan hanya bahasan diskusi di atas kertas, namun juga penyelesaian yang konkret," ujar Udhi.
Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga saja. Diperlukan kolaborasi berbagai pihak agar program yang dirancang mampu menjangkau masyarakat secara berkelanjutan.
Potensi Desa Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan
Direktur Eksekutif PFI, Rully Amrullah, menjelaskan Indonesia masih menghadapi tantangan besar di wilayah perdesaan. Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat sekitar 10.467 desa sangat tertinggal, puluhan ribu desa rawan bencana, serta masih banyak desa yang belum mandiri dari sisi ekonomi maupun layanan kesehatan.
Di sisi lain, desa juga menyimpan potensi besar sebagai motor pembangunan. Hampir separuh penduduk Indonesia tinggal di kawasan perdesaan, didukung alokasi Dana Desa yang mencapai Rp71 triliun dan keberadaan lebih dari 146 ribu industri kecil serta mikro.
"Potensi-potensi besar inilah yang berusaha kami jahit melalui kolaborasi lintas sektor antara FOZ, PFI, HFI, PSI Agro, dan Global Compact, baik dalam aspek pendanaan, riset, hingga implementasi," kata Rully.
Ia menjelaskan, MSF menerapkan pendekatan co-creation atau ko-kreasi program yang disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan serta diselaraskan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Udhi menambahkan, keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun keterlibatan aktif bersama masyarakat.
"Maka butuh kolaborasi beberapa pihak dan stakeholder sehingga menghasilkan praktik baik yang tidak hanya berhenti dalam ruang perencanaan, tapi sampai pada ruang engagement bersama masyarakat," tuturnya.
Selain memperkuat kolaborasi lintas sektor, MSF juga menyoroti kontribusi berbagai lembaga zakat dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut tercermin dalam penyelenggaraan Zakat Award yang berhasil menghimpun lebih dari 140 portofolio program inovatif dari berbagai lembaga zakat di Indonesia. Berbagai inisiatif tersebut dinilai menjadi contoh praktik baik pemanfaatan dana sosial keagamaan untuk mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan.
Salah satunya adalah Program Desa Wisata Cisande yang dikembangkan Rumah Zakat di Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Melalui program Desa Berdaya, masyarakat didorong mengembangkan pariwisata berbasis komunitas, mulai dari eduwisata kuliner, kerajinan anyaman bambu, hingga wisata alam.
Pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan aktivitas UMKM lokal, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Contoh lainnya adalah Program Kantin Kontainer yang dikembangkan Dompet Dhuafa. Program ini menyasar mahasiswa dari keluarga kurang mampu dengan memberikan modal usaha, penyediaan aset, serta pelatihan kewirausahaan.
Melalui program tersebut, para penerima manfaat mampu memperoleh tambahan pendapatan sekitar Rp300 ribu hingga Rp1 juta setiap bulan, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha muda yang mandiri.
Menurut penyelenggara, berbagai program berbasis zakat tersebut tidak hanya menjadi bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mendukung pencapaian sejumlah target SDGs, seperti penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja yang layak.
Dengan semakin kuatnya kolaborasi melalui Multi-Stakeholder Forum (MSF), pemerintah, lembaga filantropi, sektor swasta, dan masyarakat sipil optimistis mampu memperluas dampak program pemberdayaan di berbagai daerah.
Workshop yang digelar pada 3 Juli 2026 menjadi momentum penting untuk mengubah berbagai gagasan strategis menjadi aksi nyata, sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
