BOGOR, iNewsBogor.id - Pengurus Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DPC Bogor melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Bogor pada Jumat, 7 Agustus 2026. Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pelaku usaha energi dengan lembaga legislatif dalam menjaga distribusi BBM dan LPG bersubsidi di Kota Bogor.
Rombongan Hiswana Migas DPC Bogor dipimpin langsung Ketua DPC Hiswana Migas Bogor Karjito. Ia didampingi Wakil Ketua I Bidang Organisasi dan Keuangan Untung Kurniadi, Wakil Ketua II Bidang LPG Hendri Alam, Wakil Ketua III Bidang SPBU Eka Sugiharto, Sekretaris Sarah Zulfrida, Wakil Sekretaris Audriyan Firandi, Wakil Bendahara Mutty Isni Fatimah dan Sri Hartini serta Ketua Bidang Organisasi Syavira Nugraha, Ketua Bidang LPG LPG Edi Junaedi dan Ketua Bidang SPBU Dzikra Agung Perkasa. Rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil.
Dalam audiensi tersebut, Hiswana Migas DPC Bogor menyampaikan kesiapan organisasi untuk menjadi mitra strategis DPRD Kota Bogor, khususnya dalam mengawal dan mengawasi pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran, tepat volume, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain pengawasan distribusi energi, Hiswana Migas juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan DPRD dalam memberikan masukan terhadap penyusunan maupun evaluasi berbagai regulasi yang berkaitan dengan sektor energi dan kegiatan usaha anggotanya.
“Kami siap menjadi mitra strategis DPRD. Kami ingin bersama-sama memastikan distribusi BBM dan LPG bersubsidi berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan haknya. Kami juga siap memberikan masukan dari sisi pelaku usaha dalam penyusunan peraturan perundang-undangan,” ujar Karjito.
Menurutnya, pengusaha yang tergabung dalam Hiswana Migas memiliki posisi strategis karena berada langsung di tengah rantai distribusi energi yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menyambut baik audiensi tersebut. Ia berharap keberadaan Hiswana Migas tidak hanya berperan dalam menjaga kelancaran distribusi energi, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pembangunan Kota Bogor. Adityawarman juga membuka ruang komunikasi dan kolaborasi antara DPRD dengan Hiswana Migas dalam membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan dunia usaha dan kepentingan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas adanya perbedaan cara pandang mengenai penyelenggaraan totem SPBU yang dikenakan pajak reklame.Hiswana Migas menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseluruhan beban perpajakan yang telah ditanggung oleh pengusaha SPBU.
Karjito menegaskan, pengusaha yang tergabung dalam Hiswana Migas pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat wajib pajak yang selama menjalankan kegiatan usahanya telah memberikan kontribusi kepada negara maupun daerah melalui berbagai jenis pajak.
“Kalau dihitung, sejak bangun sampai tidur, pengusaha itu bayar pajak. Ketika menebus BBM ke Pertamina, di dalam transaksi tersebut sudah terdapat komponen pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai belum lagi kewajiban pajak lainnya,” kata Karjito.
Ia menjelaskan, pengusaha juga memiliki kewajiban terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas kendaraan angkutan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Selain itu, badan usaha juga memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan Badan setiap tahun sesuai dengan ketentuan perpajakan. Karjito menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan kewajiban membayar pajak. Menurutnya, pengusaha justru harus menjadi bagian dari masyarakat yang patuh terhadap kewajiban perpajakan.
“Sebagai pengusaha, haram hukumnya bagi kami meminta gratis. Kami tidak meminta dibebaskan dari pajak. Tetapi kami berhak mendapatkan penghitungan pajak yang benar, proporsional dan layak,” katanya.
Menurut Karjito, perbedaan pandangan mengenai pajak reklame terhadap totem SPBU sebaiknya diselesaikan melalui dialog dan kajian bersama, sehingga kebijakan yang diterapkan tetap memberikan kepastian hukum sekaligus tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi pelaku usaha.
Hiswana Migas DPC Bogor berharap komunikasi dengan DPRD Kota Bogor dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Organisasi menilai dialog antara pemerintah, legislatif dan dunia usaha diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Hiswana Migas menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra pemerintah dan DPRD, sekaligus menjalankan fungsi organisasi dalam memperjuangkan kepentingan anggota dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap hukum, kepentingan masyarakat, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
