JAKARTA, iNewsBogor.id – Presiden Prabowo Subianto diminta segera mengevaluasi dan menghentikan rencana Proyek Strategis Pemetaan Nasional Badan Informasi Geospasial (BIG) senilai Rp4,2 triliun. Proyek tersebut menjadi sorotan menyusul dugaan sejumlah persoalan dalam pengadaan, keterlibatan perusahaan asing, hingga keamanan data geospasial yang dinilai berkaitan langsung dengan kedaulatan, pertahanan, dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, Jumat (6/11/2026), di Jakarta. Dia menilai proyek pemetaan nasional tidak boleh hanya dilihat dari besarnya anggaran, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek fundamental negara, terutama penguasaan data strategis wilayah Indonesia.
Menurut Bambang, tender proyek geospasial senilai sekitar Rp4,2 triliun yang dibiayai melalui pinjaman lunak (soft loan) Bank Dunia menjadi perhatian publik setelah empat perusahaan asal China disebut masuk dalam daftar kandidat kuat pemenang.
"Persoalan proyek ini tidak sekadar menyangkut besarnya anggaran, tetapi juga menyentuh aspek fundamental negara, yakni penguasaan data geospasial yang menjadi fondasi pembangunan, pertahanan, dan pengelolaan wilayah Indonesia," ujar Bambang dalam pernyataan tertulis yang diterima iNews.id, Sabtu (7/11/2026).
Sorotan terhadap proyek tersebut semakin menguat setelah muncul informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan pemetaan BIG sejak 2024 yang diduga menyimpan sejumlah persoalan, mulai dari proses akuisisi data, penggunaan pesawat asing, pengolahan data di luar negeri, hingga kualitas hasil pemetaan.
Proyek BIG 2024 Senilai Rp360 Miliar Dimenangkan PT Pratama Persada Airborne
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada 2024 BIG melelang pekerjaan pemetaan dengan nilai sekitar Rp360 miliar. Dalam proses pengadaan tersebut, PT Pratama Persada Airborne (PPA) yang dipimpin Nugie Nugraha Indra Kusuma disebut sebagai pemenang.
Dalam pelaksanaannya, Nugie menggandeng Intermap Technologies, perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang teknologi pemetaan geospasial.
Akuisisi data dilakukan menggunakan pesawat asing jenis Learjet dengan nomor registrasi N101AJ. Pengoperasian pesawat tersebut disebut menggunakan izin penerbangan khusus.
Namun, pelaksanaan pekerjaan diduga mengalami keterlambatan sehingga BIG menjatuhkan denda kepada pihak pelaksana sesuai ketentuan kontrak.
Persoalan lain muncul dalam proses pengolahan data hasil pemotretan udara. Data mentah hasil akuisisi disebut dibawa ke kantor Intermap di Amerika Serikat untuk diproses. Namun, informasi lain dari sumber yang diklaim mengetahui persoalan tersebut menyebutkan pemrosesan dilakukan di Swiss.
Dalam proses tersebut menurut sumber, unsur Indonesia, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, disebut turut mengikuti pengawasan.
Akan tetapi, berdasarkan keterangan sumber, tim Indonesia yang membawa data justru tidak diperkenankan masuk ke ruang pemrosesan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, mekanisme pengawasan, dan jaminan keamanan data strategis milik Indonesia yang diproses di luar negeri.
Hasil Peta 2024 Diduga Rusak, BIG Diminta Lakukan Audit
Persoalan berikutnya berkaitan dengan kualitas hasil pekerjaan pemetaan tahun 2024.
Hingga kini, hasil pemetaan tersebut disebut belum dipublikasikan oleh BIG. Sejumlah pihak yang diklaim pernah melihat hasil pekerjaan itu menyebutkan terdapat persoalan atau kerusakan pada data peta, yang diduga berkaitan dengan kesalahan dalam proses akuisisi.
Informasi tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis secara menyeluruh.
BIG didesak melakukan audit kualitas terhadap seluruh hasil pekerjaan PT Pratama Persada Airborne. Audit juga diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan standar yang ditetapkan dalam kontrak.
Selain kualitas produk, pemeriksaan perlu mencakup proses akuisisi, pengolahan data, pembayaran pekerjaan, serta denda keterlambatan yang dikenakan kepada pelaksana.
Pasalnya, informasi yang beredar menyebutkan proyek tersebut bernilai sekitar 20 juta dolar AS, sementara hasil pemetaannya diduga mengalami kerusakan. Meski demikian, nilai kontrak, realisasi pembayaran, dan kualitas hasil pekerjaan perlu dikonfirmasi secara resmi kepada BIG.
Bambang Patijaya juga menyoroti dugaan keterlibatan PT Pratama Persada Airborne dalam proyek strategis tersebut.
Dia mempertanyakan jaminan keamanan data mentah hasil pemotretan udara agar tidak disalin, dikirim, atau dimanfaatkan pihak asing tanpa pengawasan pemerintah Indonesia.
"Publik bertanya dengan keras, apa jaminan data mentah hasil pemotretan udara itu tidak disalin, tidak dikirim ke luar negeri, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak asing?" tandasnya.
Persoalan berikutnya disebut muncul dalam pengadaan proyek BIG tahun 2025 yang menggunakan pembiayaan pinjaman Bank Dunia melalui Bappenas.
Berbeda dengan proyek 2024, dalam pengadaan berikutnya Nugie disebut tidak lagi menggandeng Intermap Technologies. Dia justru dikabarkan menjalin kerja sama dengan PT Shaanxi Tirain Science & Technology Co. Ltd, perusahaan asal China.
Keterlibatan Tirain menjadi sorotan karena rekam jejak dan pengalaman perusahaan tersebut dalam mengerjakan proyek pemetaan sejenis dipertanyakan.
Namun, proses evaluasi teknis terhadap perusahaan tersebut memunculkan tanda tanya. Tirain dikabarkan memperoleh nilai evaluasi tinggi, bahkan disebut mampu mengungguli Intermap yang memiliki pengalaman dalam pekerjaan pemetaan dengan teknologi sejenis.
Dalam proses pengadaan proyek pemetaan nasional, empat perusahaan asal China disebut masuk dalam daftar kandidat, yakni PT KQ Geo Technologies Co. Ltd, PT Shaanxi Tirain Science & Technology Co. Ltd, dan PT Beijing ZKYS Remote Sensing Information Technology Co. Ltd.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Shaanxi Tirain. Perusahaan tersebut diduga belum memiliki pengalaman dalam proyek sejenis, tetapi memperoleh penilaian tinggi dalam evaluasi teknis.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar penilaian serta transparansi proses evaluasi pengadaan.
Dominasi perusahaan asing dalam sejumlah lot pekerjaan, baik wilayah perkotaan (urban) maupun nonperkotaan (non-urban), juga menimbulkan kekhawatiran mengenai daya saing industri geospasial nasional.
DPR Ingatkan Risiko Kebocoran Data Strategis
Anggota Komisi XII DPR RI Irsan Sosiawan meminta BIG memastikan seluruh tahapan proyek tetap mengutamakan kepentingan nasional.
Menurutnya, kemampuan perusahaan dan tenaga ahli dalam negeri harus menjadi prioritas sebelum pemerintah membuka peluang kerja sama dengan pihak asing, termasuk China.
"Yang terpenting, utamakan dulu kepentingan nasional. Kapasitas lokal harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jika ingin bermitra, apakah dengan China atau negara lain, bisa saja, tetapi jangan sampai mengorbankan kepentingan kita," kata Irsan di Gedung DPR, Jakarta, 19 November 2025 lalu.
Sementara itu, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Direktur Eksekutif SCL Taktika, Iqbal Themi, menilai data geospasial dasar skala 1:5.000 bukan merupakan data biasa.
Data tersebut memuat informasi topografi, jaringan jalan, pola permukiman, infrastruktur, hingga objek vital yang memiliki nilai strategis bagi negara.
Bambang juga mengingatkan bahwa peta dengan tingkat kedetailan tersebut dapat memuat informasi penting yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional.
"Peta 1:5.000 itu bukan peta jalan-jalan. Tapi, peta yang menunjukkan di mana markas, di mana gudang logistik, di mana titik vital, dan di mana kelemahan. Jika data tersebut bocor, musuh tidak perlu lagi mengirim mata-mata. Mereka tinggal membuka peta yang dibuat dengan uang rakyat," tegasnya.
Proyek BIG Bagian dari Program ILASP
Proyek pemetaan nasional tersebut merupakan bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP).
Program ini bertujuan menghasilkan data dasar geospasial skala besar dan peta dasar wilayah perkotaan maupun nonperkotaan di seluruh Indonesia.
Karena mencakup wilayah yang luas dan informasi strategis, proses pengadaan hingga pengolahan data harus memenuhi standar keamanan nasional.
Komisi I DPR RI sebelumnya juga telah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam proyek yang berkaitan dengan data geospasial dan peta dasar wilayah nasional.
Peringatan tersebut menekankan pentingnya perlindungan data strategis serta pengendalian negara terhadap informasi wilayah Indonesia.
Diduga Rugikan Negara Rp320 Miliar, Laporan ke Kejagung Perlu Ditelusuri
Selain persoalan keamanan data dan kualitas hasil pemetaan, proyek 2024 juga dikaitkan dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp320 miliar.
Nugie Nugraha Indra Kusuma disebut pernah dilaporkan ke Kejaksaan Agung melalui Jampidsus terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Namun, perkembangan penanganan laporan itu hingga kini belum diketahui secara jelas dan perlu dikonfirmasi kepada Kejaksaan Agung.
Sejumlah pihak mendesak aparat penegak hukum menelusuri proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, hingga kualitas hasil pemetaan untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Dugaan kerugian tersebut juga perlu dipastikan melalui audit lembaga berwenang agar tidak mencampuradukkan nilai proyek, nilai pembayaran, dan kerugian negara yang telah dibuktikan.
Danantara Dinilai Bisa Jadi Alternatif Pembiayaan
Bambang Patijaya menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali rencana proyek BIG 2026 senilai Rp4,2 triliun yang menggunakan pembiayaan pinjaman Bank Dunia.
Menurutnya, Indonesia memiliki alternatif pembiayaan melalui Danantara untuk mendorong keterlibatan perusahaan nasional.
Dia meminta pemerintah tidak mengabaikan kemampuan tenaga ahli dan industri geospasial dalam negeri yang dinilai memiliki kapasitas untuk mengerjakan proyek strategis tersebut.
Penggunaan anggaran negara maupun pembiayaan luar negeri, kata dia, harus memberikan manfaat bagi kepentingan nasional, termasuk memperkuat industri teknologi dan pemetaan domestik.
"Kami minta Presiden Prabowo membatalkan proyek BIG karena menggunakan dana pinjaman dari World Bank, sedangkan Indonesia punya uang untuk mendanai lewat Danantara agar misi proyek BIG bisa dikerjakan anak bangsa yang sebenarnya telah sangat mampu untuk itu," pungkasnya
Sementara itu hingga berita ini diturunkan Pimpinan PT Pratama Persada Airborne Nugie Nugraha Indra Kusuma ketika dikonfirmasi lewat ponselnya belum menjawab. Pesan WhatsApp iNews.id yang dilayangkan juga belum dibalas.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
