Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR dapat ditempuh melalui tiga koridor utama kondisi:
Kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang berdampak luas, baik di dalam negeri maupun kancah internasional.
Tindak lanjut dari penggunaan hak interpelasi atau hak angket yang sebelumnya telah ditempuh oleh DPR namun dinilai belum mendapatkan penyelesaian memadai.
Dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, meliputi pengkhianatan terhadap negara,korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga persoalan kualifikasi persyaratan jabatan.
Menyikapi penyerahan usulan resmi tersebut, pimpinan DPR menyatakan akan menindaklanjuti dokumen usulan HMP ini dengan berpedoman secara ketat pada tata tertib serta mekanisme perundang-undangan yang berlaku di lembaga legislatif.
Langkah politik kolektif parlemen ini diprediksi akan menjadi salah satu sorotan utama dalam konstelasi politik nasional ke depan, mengingat prosedur pemakzulan dan penggunaan HMP menuntut tahapan konstitusional yang panjang serta melalui pengujian berlapis, termasuk di Mahkamah Konstitusi apabila proses berlanjut ke tahap hukum tata negara.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
