BOGOR, iNewsBogor.id – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik. Pasalnya, meski tidak lagi menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia, Gibran berpotensi tetap memperoleh uang pensiun dan sejumlah fasilitas dari negara.
Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Berdasarkan aturan tersebut, Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir selama menjabat.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2). Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa masa jabatan tidak memengaruhi besaran pensiun yang diterima mantan Presiden maupun Wakil Presiden.
Artinya, apabila pengunduran diri Gibran diproses secara resmi dan pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat, hak pensiun tersebut berpotensi melekat kepadanya.
Namun, penyampaian surat atau niat pengunduran diri saja belum otomatis membuat hak pensiun langsung dibayarkan. Pemberian dan penghentian pembayaran pensiun dilakukan melalui Keputusan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 18.
Bukan Hanya Pensiun, Ada Rumah dan Mobil Negara
Menariknya, fasilitas yang diberikan negara kepada mantan Wakil Presiden tidak hanya berupa uang pensiun bulanan.Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak lainnya, di antaranya tunjangan sesuai ketentuan pensiun Pegawai Negeri, biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.
Selain itu, Pasal 8 mengatur pemberian sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya dan penyediaan kendaraan bermotor milik negara lengkap dengan pengemudinya. Biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudi juga menjadi tanggungan negara.
Bahkan, berdasarkan Pasal 11, mantan Wakil Presiden berhak memiliki staf yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri. Jumlah staf tersebut ditentukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
Kapan Hak Pensiun Mulai Dibayarkan?
Mengenai waktu pembayaran, Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Dengan demikian, status pemberhentian secara resmi menjadi faktor penting sebelum hak-hak tersebut dapat diberikan.Perlu diketahui pula, rumah kediaman yang diberikan negara bukan berarti seluruh biaya pemeliharaannya ditanggung negara.
Penjelasan Pasal 8 menyebutkan bahwa pemeliharaan rumah menjadi tanggung jawab mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden yang bersangkutan.
Sementara itu, biaya pemeliharaan kendaraan negara dan gaji pengemudinya tetap ditanggung pemerintah.
Publik Perlu Mencermati Aturan Hukum
Ketentuan pensiun bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden tersebut merupakan aturan yang telah berlaku sejak 18 Desember 1978.
Di tengah perhatian publik terhadap dinamika pengunduran diri Gibran, ketentuan ini kembali menjadi perbincangan, terutama terkait konsekuensi anggaran negara untuk membiayai hak-hak pejabat setelah tidak lagi menjabat.
Karena itu, penting membedakan antara hak yang memang diatur undang-undang dengan status administratif pemberhentian pejabat yang bersangkutan.
Apabila seluruh persyaratan hukum terpenuhi, hak-hak tersebut dapat diberikan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
