JAKARTA, iNewsBogor.id — Konstelasi politik nasional mencapai babak baru setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara langsung mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026). Langkah konstitusional ini menyusul dinamika politik dan hukum yang intensif dalam beberapa hari terakhir.
Gibran yang mengenakan kemeja putih dipadu jas hitam dan dasi merah tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, sekitar pukul 11.15 WIB dengan pengawalan ketat. Tanpa memberikan pernyataan kepada awak media yang telah menunggu sejak pagi, ia langsung menuju lantai tujuh untuk menghadiri pertemuan tertutup bersama jajaran pimpinan MPR RI dan DPR RI.
Informasi awal mengenai agenda penyerahan surat tersebut sebelumnya terungkap di sela-sela rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengonfirmasi adanya agenda kedatangan tersebut menyusul panggilan darurat dari pimpinan dewan.
Sejumlah pimpinan MPR RI, termasuk Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Lestari Moerdijat, Kahar Muzakir, dan Bambang Wuryanto (Bambang Pacul), tampak telah hadir di lokasi sejak pukul 10.00 WIB guna mempersiapkan proses penerimaan dokumen resmi tersebut.
Sebelum bertolak ke Senayan, Gibran dilaporkan terlebih dahulu melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Merdeka. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan adanya koordinasi tingkat tinggi antara kepala negara dan wakil kepala negara sebelum penyerahan surat resmi dilakukan ke parlemen.
Konfirmasi pengunduran diri ini juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, yang menyebutkan bahwa draf surat pengunduran diri telah dikomunikasikan sejak pertemuan di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Pengunduran diri seorang Wakil Presiden di tengah masa jabatannya diatur secara ketat di dalam konstitusi Indonesia,yakni melalui UUD 1945 Pasal 8 Ayat (2). Berdasarkan beleid tersebut, apabila jabatan Wakil Presiden kosong karena mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Presiden harus mengajukan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
Selanjutnya, MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memilih dan menetapkan Wakil Presiden pengganti dari salah satu dari dua kandidat usulan presiden tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pimpinan MPR dan DPR masih melangsungkan rapat tertutup di Gedung Nusantara III untuk membahas kelanjutan administratif dan penjadwalan Sidang Paripurna khusus guna menyikapi surat pengunduran diri resmi dari Gibran Rakabuming Raka. Publik menantikan konferensi pers resmi dari pihak istana dan pimpinan parlemen demi memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga kondusif.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
