JAKARTA, iNewsBogor.id — Keputusan mengejutkan terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia membawa pergeseran drastis dalam konstelasi ketatanegaraan nasional. Alih-alih melalui prosedur panjang pemakzulan (impeachment) yang sarat dinamika politik di parlemen, jalur pengunduran diri dinilai mengubah peta penentuan suksesi kursi orang nomor dua di Indonesia menjadi jauh lebih efisien.
Pengamat politik, Adi Prayitno, memberikan analisis komprehensif kepada iNewsBogor.id mengenai perbandingan tahapan konstitusional antara jalur pengunduran diri sukarela dengan mekanisme pemakzulan, serta peluang politik di balik pencarian figur pengganti wakil presiden ke depan.
Menanggapi alur suksesi kepemimpinan pasca-penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada pimpinan MPR dan DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Adi Prayitno menjelaskan bahwa prosedur administratif di parlemen menjadi jauh lebih ringkas.
Menurut Adi, mekanisme yang harus ditempuh oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengikuti koridor penataan kekosongan jabatan sesuai UUD 1945.
"Pimpinan MPR menggelar rapat untuk memastikan adanya kekosongan posisi wakil presiden. Setelah itu, MPR tinggal menunggu dua nama calon yang diajukan oleh Presiden untuk dipilih sebagai calon wakil presiden. Dua nama ini nantinya akan divoting di sidang paripurna MPR, dan yang mendapatkan suara terbanyak otomatis menjadi wakil presiden baru," ujar Adi Prayitno kepada iNewsBogor.id, Kamis, 12 November 2026.
Ketika disinggung apakah prosedur ini membuat tugas lembaga legislatif jauh lebih mudah dibandingkan harus merampungkan tahapan pemakzulan yang rumit, Adi membenarkan hal tersebut.
"Iya, jauh lebih mudah ketimbang proses pemakzulan," tegasnya.
Sebelumnya, dinamika parlemen sempat memanas dengan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang didukung oleh 120 anggota DPR RI lintas fraksi terkait evaluasi jabatan wakil presiden. Namun, dengan adanya keputusan pengunduran diri secara resmi, instrumen politik tersebut praktis kehilangan urgensinya.
"Hak Menyatakan Pendapat sudah tidak relevan lagi karena yang bersangkutan sudah memilih jalan mundur," kata Adi menilai kandasnya eskalasi penjatuhan sanksi politik formal di parlemen.
Hal ini sekaligus menjawab spekulasi publik mengenai potensi manuver partai politik pengusul HMP yang dikhawatirkan akan "balik badan" atau terpecah di tengah jalan. Dengan mundurnya Gibran, perdebatan hukum dan politik terkait keabsahan dokumen administratif yang sebelumnya menjadi polemik di ruang publik terselesaikan secara otomatis melalui jalur konstitusi administratif.
Terkait siapa figur yang memiliki kans besar untuk menduduki kursi kosong Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Adi Prayitno menilai dinamika penentuan nama sepenuhnya berada di tangan para pimpinan koalisi partai politik pendukung pemerintah.
"Siapa nanti yang mempunyai peluang diajukan untuk menjadi calon wakil presiden? Itu sepenuhnya bergantung pada kesepakatan para elit politik," pungkas Adi.
Hingga saat ini, pimpinan MPR dan DPR RI masih melangsungkan koordinasi intensif guna memproses surat pengunduran diri tersebut sesuai tata tertib persidangan, sambil menunggu pengajuan dua nama kandidat resmi dari Presiden Prabowo Subianto untuk dibahas dalam Sidang Paripurna MPR RI mendatang.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
