BOGOR, iNewsBogor.id – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 WIB tersebut menjadi perhatian publik di tengah mencuatnya isu penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Agenda pertemuan ini memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan pembahasan dua nama calon Wakil Presiden yang nantinya akan diusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sejumlah pimpinan partai koalisi telah mengonfirmasi rencana pertemuan tersebut.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, memastikan dirinya akan menghadiri agenda bersama Presiden Prabowo.
"Insya Allah (hadir)," ujar Muzammil saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Kepastian kehadiran juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron. Dia membenarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menemui Prabowo.
"Benar," kata Herman.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengaku telah mendengar informasi mengenai rencana pertemuan tersebut. Namun, dia belum memastikan kehadiran Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
"Kabarnya begitu," ujarnya.
Prabowo Punya Kewenangan Usulkan Dua Nama Cawapres
Pertemuan para pimpinan partai koalisi tersebut berlangsung setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Prabowo akan berkonsultasi dengan partai-partai pendukung pemerintah.
Yusril menjelaskan, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.Menurutnya, proses penentuan dua kandidat sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril juga menyebut Presiden dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," ujarnya.
Dua Nama Calon Wapres Belum Diumumkan
Sebelumnya, Yusril mengaku belum mengetahui secara pasti kapan Presiden akan menggelar pertemuan dengan partai-partai pendukung pemerintah.
Namun, menurut dia, Prabowo telah menyampaikan keinginan untuk membicarakan persoalan tersebut bersama koalisi.
"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," katanya.
Dengan agenda pertemuan di Istana Bogor sore ini, komunikasi politik antara Prabowo dan pimpinan partai koalisi diperkirakan menjadi perhatian. Publik kini menunggu apakah pertemuan tersebut juga akan membahas kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi bahwa pertemuan tersebut secara khusus membahas penetapan dua nama calon Wakil Presiden.Belum ada pula pengumuman resmi mengenai kandidat yang akan diusulkan kepada MPR.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
