Menanggapi permohonan tersebut, Perhutani KPH Bogor menerbitkan surat Nomor 0526/059.1/BGR/2026 tertanggal 14 November 2026. Dalam surat itu, Perhutani menjelaskan bahwa lokasi kerja sama seluas 19,60 hektare berada di Kawasan Hutan Kelola Perhutani berdasarkan keputusan penetapan kawasan hutan yang dirujuk dalam dokumen tersebut.
Perhutani juga menerangkan bahwa dari kawasan seluas 20,01 hektare pada petak yang disebutkan, sebanyak 19,60 hektare telah dikerjasamakan, sementara 0,41 hektare lainnya tetap berada dalam pengelolaan penuh Perhutani.
Selain itu, surat tersebut menjelaskan keberadaan kawasan hutan dengan status Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di wilayah Desa Sukaharja yang perlu dibedakan dari lokasi kerja sama Puncak Pancaniti.
Dilaporkan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 488 KUHP
Nahrul Sanusi menjelaskan, persoalan di lapangan akhirnya dibawa ke ranah kepolisian.Setelah berkonsultasi dengan kepolisian sektor setempat, pelapor diarahkan untuk menyampaikan pengaduan ke Polres Bogor.
Pada 14 November 2026, Polres Bogor menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan atas nama Rosidah. Dalam dokumen tersebut, pelapor mengadukan dugaan perbuatan yang dikaitkan dengan Pasal 488 KUHP mengenai pelaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
