"Ini menunjukan carut - marutnya tata kelola antar lembaga atau instansi yang ada Indonesia," ujar Trubus Rahardiansyah.
Trubus menyebut, adanya carut - marut juga diperlihatkan BP2MI ketika menunjuk dugaan adanya oknum TNI AL dan AU yang terlibat.
Pernyataan itu bisa menimbulkan kegaduhan dan memperkeruh suasana.
"Harusnya BP2MI saling koordinasi dengan pihak terkait secara internal. Sehingga temuannya tidak langsung dirilis dan dipublikasikan tanpa ada koordinasi dengan lembaga lain","sebutnya.
Trubus menilai, harusnya BP2MI saling koordinasi dengan pihak terkait secara internal. Sehingga temuannya tidak langsung dirilis dan dipublikasikan tanpa ada koordinasi dengan lembaga lain.
Apalagi adanya dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh oknum. Dengan demikian pelanggaran tersebut dilakukan oleh individu, bukan dilakukan oleh lembaga atau instansi terkait.
"Pernyataan dari BP2MI itu bisa memojokan kepada lembaga lain. Pernyataan itu sangat tendensius kepada lembaga. Padahal dalam masalah itu bisa dikoordinasikan antar lembaga," jelasnya.
Karena bisa saja diduga adanya oknum Polri atau TNI AD yang terlibat, mengingat operasi mereka di kawasan yang memungkinkan ada petugas Polair atau Polsek dan Koramil.
Sehingga patut dipertanyakan juga mengapa Kepala BP2MI dengan tendensius hanya menyebut diduga hanya dua intitusi saja.
"Sementara BP2MI sibuk ngurusi intitusi lain, namun secara kasat mata tidak mampu memberikan perlindungam pada TKI yang pulang ke tanah air, atau bahkan yang sedang berada di luar negeri," ujarnya
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta