DPR Tak Setuju Subsidi Kendaraan Listrik: Itu Kebutuhan Warga Kelas Atas

JAKARTA, iNewsBogor.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengungkapkan keheranannya terhadap sikap pemerintah yang terkesan ingin memaksa memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik, meskipun program ini tidak mendapat respons baik dari masyarakat. Hingga saat ini, baru 36 kendaraan listrik yang terjual.

Menurut Mulyanto, sebaiknya Pemerintah menghentikan program ini daripada memperluas cakupan dan memperlonggar persyaratan pemberian subsidi.

"Saya tidak setuju dengan subsidi pembelian motor listrik, apalagi mobil listrik. Anggaran negara yang terbatas harus diarahkan dengan tepat untuk kelompok yang lemah secara ekonomi dan termarginalisasi oleh proses pembangunan," jelas Mulyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (2/7/2023).

Mulyanto menyatakan bahwa subsidi harus diberikan untuk komoditas publik seperti transportasi umum, seperti bus listrik dan kereta api listrik.

Mulyanto juga menduga adanya kepentingan kelompok bisnis tertentu yang berkolaborasi dengan oknum pejabat Pemerintah dalam kebijakan ini. 

Kebijakan ini memiliki nilai subsidi yang besar secara ekonomi, sehingga upaya apapun akan dilakukan untuk mengalirkan anggaran subsidi ke kelompok bisnis tersebut.

"Motor atau mobil listrik adalah kebutuhan bagi masyarakat kelas atas. Jadi, memberikan subsidi tidaklah tepat. Anggaran subsidi sebaiknya diarahkan untuk membangun sarana pendidikan dan kesehatan yang baru bagi masyarakat," kata Mulyanto.

Ia menyarankan agar pemerintah tidak memaksakan diri melanjutkan program subsidi kendaraan listrik hanya untuk menyenangkan calon investor kendaraan listrik.

"Pemerintah harus mengembalikan fokus anggaran untuk kepentingan kesejahteraan rakyat," tandasnya.

Editor : Ifan Jafar Siddik