AHY: Pemerintahan Jokowi Perlu Dikawal Sampai Akhir Agar Soft Landing

JAKARTA, iNewsBogor.id - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, mengungkapkan rasa nyamannya berada di dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Partai Demokrat telah berposisi sebagai oposisi pemerintah selama kurang lebih 9 tahun 4 bulan, sejak Jokowi memulai masa jabatannya pada 2014.

Baca Juga

Ada SBY dan Menterinya Prabowo juga Elit Partai Politik Kumpul di Pakansari

AHY menjelaskan selama berada di posisi oposisi, Partai Demokrat telah berperan sebagai oposisi yang bertanggung jawab, peduli, dan selalu menginginkan yang terbaik untuk negara dan rakyatnya. 

Namun, sebagai oposisi, menurut AHY, partainya memiliki banyak keterbatasan. Meski bisa memberi imbauan, mengingatkan, dan mengkritisi kebijakan, Partai Demokrat tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi.

Namun, perubahan terjadi pada 21 Februari 2024, ketika AHY diangkat menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam kabinet Jokowi. Dengan ini, Partai Demokrat resmi menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. AHY merasa bersyukur atas perubahan posisi ini.

Baca Juga

Terima Sertipikat Tanah Elektronik, Warga Jakarta: Lebih Safety dan Efektif

"Melihat suka duka, jatuh bangun Partai Demokrat selama 9 tahun 4 bulan terakhir, kita harus mensyukuri posisi kita hari ini. Ini adalah sebuah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan lahir batin," kata AHY saat berbicara dengan para kadernya di DPP Partai Demokrat, Jakarta, pada Jumat (8/3).

AHY juga mengungkapkan rasa nyamannya berada di kabinet Jokowi di depan para kadernya. Menurutnya, para menteri lainnya menyambutnya dengan hangat.

"Saya merasa nyaman sebagai pendatang baru di kabinet. Para kolaborator di Kabinet Indonesia Maju menerima saya dengan hangat dan tangan terbuka," ungkap AHY.

Baca Juga

AHY: Demokrat Menang 19-0 Atas Moeldoko di Persidangan Kepengurusan Partai Demokrat

Masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober 2024, yang juga merupakan masa jabatan AHY sebagai menteri di kabinet Jokowi.

AHY juga menyoroti durasi masa jabatannya tersebut dan menanggapi komentar yang menyebut bahwa Partai Demokrat hanya menjabat selama delapan bulan. Bagi AHY, durasi jabatan bukanlah hal yang dilihat dari segi kuantitas, melainkan dari segi kualitas dan apa yang telah dilakukan.

"Ada yang menjabat selama lima tahun, 10 tahun, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan. Biasa-biasa saja. Ada yang jabatannya singkat, tetapi berhasil melakukan percepatan dan mengelola partai dengan baik," ungkap AHY.

Baca Juga

2 Tahun 8 Bulan Demokrat Dibayang-bayangi Aktor Pembegal Partai: Moeldoko Ganggu Psikis AHY

AHY kemudian menjelaskan bahwa delapan bulan terakhir masa jabatan sangatlah penting. Menurutnya, periode ini adalah masa transisi yang strategis dan kritis setelah pemilu.

Ia memberikan contoh dengan mengaitkannya dengan profesi pilot, di mana saat lepas landas (take off) dan sebelum mendarat (landing) adalah momen kritis dalam penerbangan. Hal serupa juga terjadi dalam kepemimpinan nasional.

AHY menegaskan bahwa tugas Partai Demokrat adalah berkontribusi agar pemerintahan Jokowi dapat mendarat dengan mulus atau soft landing.

Baca Juga

AHY Terharu dengar Kabar MA Tolak PK Moeldoko: Ini Kado Terindah di Hari Ulang Tahun Saya

Mereka ingin memastikan bahwa tugas dan program pemerintahan dapat diselesaikan dengan baik, sambil mempersiapkan masa jabatan berikutnya dan menjadikan pemerintahan semakin sukses.

"Insya Allah, jika Prabowo Subianto secara resmi ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, Demokrat akan berada di fase-fase penting ini," ucapnya.

Selain itu, AHY juga menyoroti masalah pertahanan Indonesia. Menurutnya, laporan yang disampaikan ke Kemenko Polhukam selama tahun 2023 mencatat ribuan pengaduan, di mana 65% di antaranya berkaitan dengan sengketa pertanahan. Menurut AHY, hal ini menjadi dominan dalam permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia.

AHY juga mengungkap alasan Jokowi memilihnya sebagai Menteri ATR/BPN bukan karena keahliannya dalam bidang pertanahan, melainkan karena harapannya terhadap semangat, kepemimpinan, dan kemampuan manajerial yang dimilikinya untuk mengatasi masalah tersebut.

Editor : Furqon Munawar