Kasus Korupsi PT Timah, Anggota DPR Desak Kejagung Kejar Dalangnya

JAKARTA, iNewsBogor.id - Kasus korupsi PT Timah yang menggemparkan publik dengan kerugian negara mencapai Rp 271 triliun mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Ia memberikan apresiasi terhadap langkah Kejaksaan Agung RI dalam mengungkap kasus tersebut.

Mulyanto meminta Kejaksaan Agung untuk tidak hanya mengincar pelaku di lapangan.

"Kejaksaan Agung harus terus mengusut semua pihak yang terlibat dan jangan berhenti pada aktor lapangan saja," ungkapnya di Kompeks Parlemen, Selasa (2/4/2024).

Menurutnya, besaran jumlah kerugian negara tersebut menunjukkan keterlibatan orang-orang besar dan berpengaruh di pemerintahan.

"Komisi VII DPR RI akan mendukung upaya Kejaksaan Agung menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Kami juga akan panggil pihak-pihak terkait di Kementerian ESDM dan BUMN Pertambangan untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut," kata politikus PKS ini.

Ia juga menyoroti paradoks pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia. Di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19, masyarakat masih berjuang mendapatkan bantuan sosial, sementara beberapa figur publik menunjukkan gaya hidup mewah yang diduga berasal dari dana korupsi.

"Ini sungguh sangat mengusik rasa keadilan kita," tegasnya.

Mulyanto mengidentifikasi kasus ini sebagai bagian dari jaringan mafia tambang besar yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. "Bayangkan berapa banyak kekayaan ibu pertiwi yang dihisap para koruptor kakap ini," katanya.

Ia juga mengkritik kelemahan pemerintah dalam menangani masalah ini. "Satgas Tambang Ilegal yang ditunggu-tunggu hingga kini belum terbentuk. Penyebabnya, mafia tambang ini terlalu kuat, apalagi masa pemerintahan saat ini yang singkat," paparnya.

Mulyanto menekankan perlunya perubahan dalam sistem ekonomi sumber daya tambang yang saat ini hanya menguntungkan segelintir orang kaya dan berkuasa.

"Pemerintah yang akan datang harus menjadikan masalah ini sebagai prioritas utama dalam 100 hari kerja pertama mereka," pungkasnya.

Editor : Furqon Munawar