Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Permudah Prosedur Pengiriman Barang PMI dan Waspadai Oknum

JAKARTA, iNewsBogor.id - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah agar upaya memberikan apresiasi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam bentuk relaksasi kebijakan pengiriman barang harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan.

"Relaksasi dan kemudahan bagi PMI yang mengirimkan barangnya ke Indonesia harus dilakukan sebagai apresiasi dan penghargaan bagi para PMI. Langkah ini harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan. Perlakukan mereka selayaknya pahlawan devisa yang memberikan kontribusi pada perekonomian negara," kata Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (9/4/2024).

Baca Juga

Komisi IX DPR RI Soroti Risiko Stunting Akibat Kenaikan Inflasi

Hal ini diutarakan Netty terkait  berita terjadinya penumpukan berton-ton barang kiriman para PMI di Tempat Penimbunan Sementara di dua TPS yaitu JKS dan DAM, Semarang, akibat prosedur pemeriksaan bea cukai. 

"Barang yang mereka kirimkan ke Indonesia tentunya sebatas oleh-oleh atau hadiah untuk keluarga. Para PMI ini ingin berbagi kebahagiaan jelang lebaran. Jangan sampai para pahlawan devisa ini  mengalami kesulitan saat ingin mengirimkan barang tersebut," katanya.

Oleh sebab itu, Netty  mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan masalah penumpukan barang kiriman PMI di TPS tersebut karena adanya pemeriksaan bea cukai yang berlarut-larut.

Baca Juga

Anggota DPR Dorong Pemerintah Vaksinasi Sesuai WHO Menyusul Temuan KLB Polio

"Penyelesaian masalah penumpukan barang ini harus segera dipercepat agar para PMI tenang dan tidak was-was akan nasib barang kirimannya yang sudah berbulan-bulan dikirim. Sebenarnya paket tersebut mereka kirim dengan harapan akan bisa diterima sebelum lebaran. Akibat lama di gudang TPS, PMI juga ikut menanggung biaya penyimpanan yang tentunya akan sangat memberatkan PMI," katanya.

Meski demikian, politisi PKS ini mengingatkan pemerintah agar waspada pada oknum yang mengambil kesempatan di tengah kesulitan.

"Waspadai para oknum yang ingin menghindari biaya pajak impor barang  dengan memanfaatkan perlakuan khusus atau relaksasi bagi para PMI ini," ujarnya.

"Jangan sampai kemudahaan bagi PMI dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mencari celah keuntungan secara tidak bertanggung jawab," imbuh Netty.

Editor : Furqon Munawar