Penghujung Masa Jabatan, Anggota DPR RI Nur Nadlifah Tegaskan Komisi IX Fokus Penanganan Stunting 

Baca Juga

Anggota Komisi IX DPR-RI Nur Nadlifah Resmikan BLK Fatayat NU di Larangan Brebes

“Program MPASI yang dibuat oleh Pak menkes dan juga BKKBN yang diterapkan harapannya adalah langsung ke desa dan dikelola oleh Posyandu agar bisa langsung pada masyarakat,” lanjut Politisi Fraksi PKB ini.

Nadlifah pun mengakui bahwa implementasi penanganan stunting ini faktanyq tidak terlalu berjalan baik di lapangan.

“Tidak berjalan dengan baiknya misalnya kalau standarnya makanan pendamping ASI itu harus seperti ini ternyata di lapangan tidak diberikan sesuai dengan standar itu. Jadi standarnya adalah sesuai dengan kebiasaan orang di sana, bukan sesuai dengan kebutuhan untuk peningkatan pertumbuhan anak termasuk pengukuran angka stunting itu sendiri,” jelas Nur Nadlifah.

Baca Juga

Komisi IX DPR RI Mewanti BKKBN Masifkan Informasi Bahaya Stunting

Hal lain, lanjut Nadlifah, yakni adanya perbedaan dalam pengukuran angka stunting yang menyebabkan data stunting yang mendekati situasi di lapangan dinilainya berbeda-beda.

“Pengukuran angka stunting ini kan ada perbedaan. di satu sisi pemerintah menggunakan metode survei dari SGI (Status Gizi Indonesia). Tapi, di sisi lain data Yang dilaporkan oleh kader Posyandu kita ini tidak dipakai. Nah ini kan data sensus kalah dengan data survei,” ungkapnya.

Editor : Furqon Munawar