Kejagung Diminta Usut Kasus Tata Niaga Minyak Goreng

JAKARTA, iNewsBogor.id - Jalan dekat pintu masuk Gedung Kejaksaan Agung diblokir, Jumat (9/8/2024). Penutupan jalan tersebut dilakukan oleh puluhan orang dari Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) yang berunjuk rasa di sekitar lokasi. 

Aksi itu sempat membuat kemacetan di sekitar lokasi, terutama pengendara yang hendak menuju arah Blok M. Sejumlah polisi berseragam yang bertugas mengamankan jalannya unjuk rasa, meminta massa tak memblokir jalan. 

Baca Juga

Integritas Petinggi Kejagung: Sebuah Sorotan Buruk dari Praktisi Hukum

"Tolong jangan menutup jalan," ujar salah seorang petugas. 

Namun demikian, massa enggan memenuhi permintaan itu. 

"Biarkan jalanan macet, seperti penanganan kasus tata niaga CPO atau minyak goreng yang diduga melibatkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga macet," kata orator. 

Demonstrasi di Kejagung.

Baca Juga

Timwas Haji DPR Dilaporkan ke Kejagung 

Polisi sempat mendorong massa untuk kembali ke barisannya, sehingga tak menghalangi arus lalu-lintas kendaraan. Massa pun menolak. Setelah beberapa menit bernegosiasi, massa aksi akhirnya berkenan memberikan jalan kepada kendaraan yang hendak melintas. 

Adapun dalam tuntutannya, massa meminta Kejagung menindaklanjuti kasus tata niaga CPO atau minyak goreng tahun 2023 yang diduga melibatkan Airlangga Hartarto. 

"Airlangga diduga kuat memerintahkan Menteri Perdagangan saat itu, merevisi Permendag Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kebijakan Ekspor CPO sehingga mengakibatkan minyak goreng langka dan mahal. Dampaknya menguntungkan eksportir dan pelaku usaha CPO," ujar Koordinator Ampera, Ali Hasan. 

Baca Juga

BEM Nusantara Desak Kejagung Ungkap Peran Airlangga dalam Dugaan Korupsi CPO

Selain itu, kata dia, Airlangga memberikan domestic market obligation (DMO) hingga 20 persen. Akibat dari kondisi itu, kata Hasan, negara menggelontorkan subsidi hingga sebesar Rp6,47 triliun. 

"Kami telah menyampaikan informasi dan bukti, yang telah diterima Kejagung. Sehingga kami harapkan ditindaklanjuti," katanya.

Editor : Furqon Munawar